Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Klaim Ingin Benahi Bangsa Lewat Pajak

Kompas.com - 21/05/2014, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyatakan, ada dua pilihan untuk memperbaiki anggaran negara, yakni menambah penerimaan negara, atau mengurangi pengeluaran.

Dia mengungkapkan, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk memperbaiki postur anggaran negara. Namun, dalam jangka panjang yang bisa dilakukan adalah menggenjot penerimaan pajak.

“Kalau saya dari Golkar sejak awal kalau ingin membenahi bangsa ini lebih baik kita genjot pajak. Penerimaan negara itu sumber utamanya di pajak,” jawabnya ditanya posisi Golkar terkait wacana pemangkasan subsidi BBM, ditemui di Senayan, Selasa (20/5/2014).

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2013, kontribusi atau porsi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 76 persen, terbagi menjadi 66 persen pajak, dan sisanya penerimaan lain termasuk cukai.

Sementara itu, dalam APBN 2014, pajak menyumbang 66,6 persen dan sisanya dari penerimaan lainnya. Ahmadi mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak maka petugas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan harus ditambah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi pajak dari sebanyak sekitar 50 juta wajib pajak (WP) orang pribadi.

Saat ini, dari potensi sebanyak itu, DJP baru bisa menyentuh sekitar 2 juta WP orang pribadi. Ahmadi mengakui memang agak sulit untuk menambah tenaga DJP. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan di depan mata yang bisa dilakukan untuk memperbaiki anggaran adalah mengurangi subsidi BBM.

“Saya yakin bisa. Saya yakin betul itu bisa. Tinggal keberanian politik pimpinan negara saja,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam Rancangan APBN-Perubahan 2014 pemerintah merevisi pendapatan negara dari asumsi awal sebesar Rp 1.667,1 triliun, menjadi Rp 1.597,7 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkoreksi menjadi Rp 1.232,1 triliun, begitu juga dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkoreksi menjadi sebesar Rp 363,3 triliun.

Adapun untuk penerimaan hibah, direvisi naik menjadi Rp 2,3 triliun dari asumsi awal, Rp 1,4 triliun. Menteri Kuangan Chatib Basri menuturkan, melorotnya pendapatan negara tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan ekspor dan harga komoditas, serta lifting atau produksi minyak yang turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Holding Ultra Mikro Pastikan Tak Menaikkan Bunga Kredit

Holding Ultra Mikro Pastikan Tak Menaikkan Bunga Kredit

Whats New
Menteri Teten: Warung Madura di Semua Daerah Boleh Buka 24 Jam

Menteri Teten: Warung Madura di Semua Daerah Boleh Buka 24 Jam

Whats New
Bangun Ekosistem Energi Baru di Indonesia, IBC Gandeng 7 BUMN

Bangun Ekosistem Energi Baru di Indonesia, IBC Gandeng 7 BUMN

Whats New
Apple hingga Microsoft Investasi di RI, Pengamat: Jangan Sampai Kita Hanya Dijadikan Pasar

Apple hingga Microsoft Investasi di RI, Pengamat: Jangan Sampai Kita Hanya Dijadikan Pasar

Whats New
Bank DKI Raup Laba Bersih Rp 187 Miliar pada Kuartal I 2024

Bank DKI Raup Laba Bersih Rp 187 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Whats New
Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com