Kompas.com - 21/05/2014, 14:18 WIB
Pasangan capres dan cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla, menghadiri acara deklarasi pasangan tersebut di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014). Kedua pasangan tersebut juga didukung oleh koalaisi Partai NasDem, PKB, dan Hanura dalam menghadapi Pilpres Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPasangan capres dan cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla, menghadiri acara deklarasi pasangan tersebut di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014). Kedua pasangan tersebut juga didukung oleh koalaisi Partai NasDem, PKB, dan Hanura dalam menghadapi Pilpres Juli mendatang.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan subsidi energi terhadap beban APBN mungkin akan berkurang jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden mendatang, dan menepati janji mereka.

Dalam visi-misinya, mereka berjanji akan menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 60 triliun. Meski subsidi berkurang, mereka menargetkan harga energi turun
20 persen.

"Sebagian besar konsumsi energi di sektor transportasi berbasis pada energy mahal minyak bumi yang harus diimpor dan ditopang oleh subsidi. Kami berkomitmen ke depan untuk merancang strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah," tulis mereka dalam visi-misinya, dikutip dari situs resmi KPU, Rabu (21/5/2014).

Komitmen mereka tersebut akan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan tranformasi sektor transportasi dari berbasis BBM (mahal-impor) ke transportasi berbasis gas (murah-domestik).

"Perkiraan pengalihan 30 persen transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun, dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen," tulis mereka.

Mereka menyayangkan, hingga saat ini infrastruktur gas yang belum terbangun menjadi kendala utama untuk memasok energi gas di seluruh pelosok nusantara. Menurut mereka, kesalahan dalam perencanaan tata kelola niaga gas dengan mengeliminasi insentif telah membuat investasi infrastruktur gas tidak menarik, sehingga berujung pada tidak adanya pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir.

"Pemerintahan kami akan merubah strategi tata niaga gas dengan titik berat memberi insentif untuk membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas domestik," sebutnya.

Jokowi-JK optimistis, pengurangan subsidi yang dibarengi dengan penurunan harga energi akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain melakukan konversi BBM ke BBG, Jokowi-JK juga berjanji pemerintahan mereka akan mengalokasikan sebagian subsidi BBM, di mana sebagian besar dari impor, ke penyediaan biofuel yang notabene berbasis domestik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Realokasi subsidi ini akan memperbaiki keekonomian dari biofuel yang akan meningkatkan gairah industri biofuel," sebutnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.