Kompas.com - 21/05/2014, 17:52 WIB
Bajaj mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. KOMPAS / PRIYOMBODOBajaj mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 menuai banyak pertanyaan dan masukan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat badan anggaram (banggar), hari ini, di Gedung Parlemen, Rabu (21/5/2014).

Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, menyoroti belanja non Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya subsidi energi yang mencapai hampir Rp 400 triliun, terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan BBM yang sebesar Rp 285 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 107,1 triliun.

"Rp 400 triliun itu sudah hampir 27 persen (dari APBN). Anggaran pendidikan kita saja cuma 20 persen. Ini sesuatu yang mencemaskan," kata dia.

Ahmadi mengatakan, pemerintah harus mencari solusi yang tepat untuk anggaran subsidi energi ini. "Concern kita menyoroti tajam subsidi ini. Bukan kemudian cari jalan termudah mengurangi belanja," kata dia lagi.

Menurut Ahmadi, tidak mudah juga bagi Kementerian/Lembaga untuk memotong anggaran mereka. Hal itu disebabkan sudah ada program yang dirancang dalam satu tahun.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfi Othniel Fredric Palit, mengatakan meski instruksi Presiden menyebutkan pemotongan belanja difokuskan pada pos perjalanan dinas, rapat, katering, dan sebagainya, namun menurutnya itu tidak sampai Rp 100 triliun dari belanja barang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah merevisi asumsi makro ekonomi 2014, salah satunya adalah subsidi energi.(Baca: Ini Rancangan APBN Perubahan 2014) Di sisi lain, melalui Inpres, belanja K/L dipotong Rp 100 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chatib mengatakan, hal itu dilakukan agar defisit neraca transaksi berjalan 2015 tidak lebih dari 3 persen, yang artinya pemerintahan baru terancam melanggar UU APBN.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.