Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pertimbangan ESDM Memberi Raksasa Tambang Kelonggaran Ekspor

Kompas.com - 23/05/2014, 19:53 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengakui pemerintah memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah. Makanya, Undang-undang No 4 tahun 2009 yang melarang ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2014, diperpanjang tiga tahun menjadi tahun 2017.

"Pada 2013 tidak semua smelter terbangun. Ada beberapa yang terbangun tapi kita sadar bahwa bagi mereka yang sudah melakukan pengolahan termasuk Freeport, Newmont, Vale, yang sudah menghasilkan konsentrat make pemerintah memberikan kelonggaran ekspor," ucap Susilo ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Ia mengatakan, ada lima pertimbangan sehingga raksasa tambang besar mendapatkan kelonggaran ekspor mineral mentah.

Pertama, komitmen dari perusahaan tambang untuk membangun pabrik pemurnian biji mineral (smelter). Adapun pertimbangan kedua, lanjut Susilo, adalah adanya perjanjian jual beli atau sales agreement dengan buyer di luar. Selain itu, perusaaan tambang juga telah menyetor jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

"Mematuhi bea keluar mineral mentah. Dan kelima, jumlah yang boleh diekspor sesuai dengan kapasitas yang bisa diolah di smelter yang dibangun," katanya.

PT Freeport Indonesia adalah sala satu perusahaan yang tengah membangun smelter dengan PT Antam (Persero). Direktur Utama PTFI, Rozik Soetjipto mengatakan, rencananya, smelter mereka akan mengolah 1,6 juta konsentrat. Hasilnya diperkirakan menjadi 400.000 ton tembaga.

"Kalau yang diolah di PT Smelter Gresik, ada 1.050.000 ton konsentrat, kurang lebih menjadi 300.000 ton tembaga," kata dia dihubungi wartawan, Jumat (23/5/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com