PDI-P: RAPBN 2015 Tak Beri Ruang Fiskal Pemerintahan Baru

"APBN 2015 ini merupakan APBN pertama pemerintahan baru. APBN 2015 hendaknya memberikan ruang fiskal yang cukup dalam pemerintahan baru menjalankan visi dan misinya," kata juru bicara Fraksi PDI-P Sayed Muhammad Muliady, dalam rapat paripurna RAPBN 2015, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Sayed mengatakan, pokok-pokok fiskal yang disusun saat ini seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Adapun yang juga penting adalah soal aspek keadilan dan pemerataan.

PDI Perjuangan menilai pemerintah selama 10 tahun terakhir kurang memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal itu terbukti dari indeks gini rasio yang semakin tinggi. Bahkan hingga 2013 mencapai 0,413 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan 5.5-6.0 persen. Angka 2015 tersebut merupakan angka moderat dan rasional," imbuh Sayed.

Dia menilai, dalam RAPBN-Perubahan 2014, pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 5.5 persen karena memperhitungkan pengaruh global dan menurunnya kinerja perdagangan internasional.

Sayed mengatakan, Fraksi PDI-P meminta pemerintah menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi, sehingga terjadi ketimpangan yang lebar. Di sisi lain, angka kemiskinan masih lebih dari 50 juta jiwa.

Secara umum, Fraksi PDI-P menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015, untuk dibahas lebih lanjut.