Kompas.com - 28/05/2014, 07:57 WIB
- --
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggaran Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) 2014 yang diberi tanda bintang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan dibuka, menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan Badan Anggaran DPR pada pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Dengan tidak diperkenankannya DPR memberikan tanda bintang, maka anggaran yang masih diblokir kemungkinan akan dihilangkan tanda bintangnya. “Contohnya TVRI, kita masih dibintangi. Ini yang mungkin harus dibahas dulu antara pemerintah dan DPR posisinya sama enggak. Jangan sampai jalannya di lapangan beda-beda,” ujarn Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani, ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Sebagai informasi, Komisi I DPR memutuskan untuk memberi tanda bintang pada anggaran TVRI tahun 2014, menyusul sanksi yang diberikan DPR terhadap keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memecat hampir semua direksi TVRI.

Dewas TVRI memecat hampir semua direksi setelah melakukan evaluasi kinerja direksi, terutama soal kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat yang dinilai menyalahi fungsi TVRI yang independen.

Para direksi ini kemudian mengadu ke Komisi I DPR. Komisi I DPR memutuskan membuat Panja TVRI untuk mengusut kisruh ini. Sementara Panja TVRI bekerja, Dewas harus membatalkan keputusan pemecatannya. Namun, pemecatan sudah telanjur sudah dilakukan. Akhirnya, Komisi I DPR pun memblokir anggaran TVRI sebesar Rp 1,3 triliun.

Sebelumnya diberitakan, MK memangkas kewenangan Banggar DPR dengan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. MK memangkas kewenangan DPR dalam menghambat realisasi anggaran dengan memberikan tanda bintang.

Menurut MK, dalam penetapan anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi Banggar DPR tidak boleh terlalu jauh dalam membuat perencanaan anggaran. Banggar DPR hanya bisa memberikan persetujuaan atas rencana yang diajukan oleh presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Whats New
Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Whats New
Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Rilis
Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Whats New
Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Whats New
IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Rilis
Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Whats New
Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Whats New
Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Whats New
Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Whats New
Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Whats New
Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.