Perhatikan Buruh, Presiden Baru Harus Mengubah UU Ketenagakerjaan
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, presiden mendatang harus memperhatikan nasib buruh dengan berani mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, undang-undang buruh, terutama tentang sistem kontrak kerja, sangat menakutkan bagi buruh di seluruh Indonesia.
“Undang-undang buruh harus diubah. Undang-undang tersebut sangat menakutkan. Ini kebijakan masa PDI-P (memerintah),” ujar Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Sofyan menjelaskan, komitmen pemerintahan baru terhadap buruh merupakan hal yang penting. Menurutnya, perubahan undang-undang buruh akan membuat kesejahteraan buruh membaik.
Sementara itu, pengamat pasar saham, Lin Che Wei mengatakan, buruh harus cerdas memilih presiden pada pemilu 9 Juli nanti. Jangan karena janji-janji dari salah satu calon presiden membuat buruh terlena.
Dia mengingatkan, masa terburuk buruh Indonesia adalah ketika masa pemerintahan Megawati berkuasa. Undang-undang buruh yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati saat itu menurutnya sangat memberatkan buruh.
“Buruh harus mengerti apa yang buat mereka baik. Padahal masa terburuk buruh itu ketika masa PDI-P berkuasa,” kata Che Wei.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
