Atasi Krisis Listrik, JK Targetkan Pembangunan Pembangkit Listrik 20.000 MW

"Kita tidak lagi bangun 10.000 MW (program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap II) dalam tiga tahun, namun 20.000 MW," kata Jusuf Kalla kepada pers, setelah pemaparan landasan ekonomi kepada para pengusaha di Jakarta, Rabu (5/6/2014) malam.

Menurut Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, saat dirinya menjadi Wakil Presiden periode 2004-2009, program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW telah berjalan. Namun menurutnya, ketika dirinya lengser dari kursi wakil presiden, kinerja program percepatan itu melamban dan tidak mencapai target.

"Jadi ini mutlak ada kesalahan. Kita sudah terlambat enam tahun. Jika tidak Jakarta bisa gelap. Listrik itu urgent di atas urgent," ujar dia.

Program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dimulai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2006. Proyek ini dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama dengan investor asing, salah satunya perusahaan Tiongkok, Dongfang Electric Corp.

Kemudian, pemerintah melanjutkan program tahap dua dengan prioritas penggunaan energi terbarukan dengan jumlah kapasitas yang sama. Program tahap II hingga kini masih berjalan.

Pada 2020, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah memperoleh listrik. Saat ini baru 80,5 persen dari masyarakat Indonesia yang dapat menikmati listrik.

Dalam paparannya kepada pengusaha, Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI ini, memberi janji kemudahan perizinan dan investasi di bidang kelistrikan.

"Saya optimsitis dengan persoalan implementasi. Presidennya Pak Jokowi akan semangat memenuhi kekurangan untuk energi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat energi Ari Soemarsono mengatakan Indonesia membutuhkan investasi di bidang kelistrikan sebesar 125 miliar dollar AS untuk 10 tahun mendatang. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi dibutuhkan 300 miliar dollar AS.

Agar pemerintah mendapatkan investasi dengan jumlah besar itu, dia meminta Presiden terpilih mereformasi industri hulu di sektor energi, karena kebobrokan birokrasi selama ini telah membuat Indonesia dipandang memiliki iklim investasi yang tidak kondusif.

"Iklim sekarang birokratif, koruptif, oleh karena itu perlu pembaharuan sistem dan fiskalnya. Kita perlu mengubah pola pikir," ujarnya.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mendapat nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla bernomor urut dua.