Renegosiasi Freeport Kesempatan Terakhir SBY Tunjukkan Komitmen

“Ini kesempatan terakhir beliau menunjukkan apa komitmennya dan kepentingan beliau ke negara,” ujar Marwan kepada Kompas.com, Rabu malam (4/6/2014).

Menurutnya, renegosiasi Freeport menjadi penting tak hanya untuk masyarakat, tapi juga RI 1, SBY. Jika langkah yang diambil SBY konsisten dengan Undang-undang, hal itu akan menjadi warisan baik SBY. Sebaliknya, jika menyimpang dari Undang-undang, tentu akan menjadi kenangan terburuk SBY mengakhiri masa jabatannya.

Dia mengatakan, karena proses renegosiasi terlanjur deadlock di Kementerian ESDM, tidak masalah jika pembahasannya dibawa ke sidang kabinet. “Tinggal bagaimana nanti pemerintah menjalankan keputusan ini dengan konsisten. Begitu juga dengan kontraktornya (Freeport),” katanya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rasaja, saat itu, mengisyaratkan, jika tidak mendesak biar saja urusan renegosiasi kontrak Freeport diputuskan pemerintahan baru.

Ternyata, pengganti Hatta, yakni Chairul Tanjung bergerak cepat untuk mengakomodasi Freeport. Melihat hal tersebut, Marwan memandang dari dua sisi. Pertama, ternyata CT sanggup bekerja lebih cepat dan kebetulan didukung pula oleh SBY. Kedua, soal hasil renegosiasi nantinya.

“Bagi kita yang terpenting soal kesimpulan sesuai Undang-undang. Kalau 6 poin renegosiasi itu tidak sesuai UU, berati ini pengkhianatan. Kesempatan sempit yang diambil Pak CT ini malah merugikan negara,” kata Marwan.

Freeport diketahui mulai beroperasi di Indonesia sejak 1967. Namun ketika pemerintah hendak membangun hilirisasi tambang, mereka kencang melakukan lobi-lobi.  Renegosiasi Freeport pun akhirnya harus dibawa ke sidang kabinet, tidak seperti PT Vale Indonesia misalnya yang  tuntas di tingkat Kementerian ESDM. (baca: Renegosiasi Kontrak antara Pemerintah dengan Vale Selesai)