Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Pekerja: Tak Ada Capres yang Bawa Agenda Jaminan Pensiun Buruh

Kompas.com - 08/06/2014, 08:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Perkerja Nasional (SPN) menyatakan, kedua pasangan capres-cawapres satu ini tidak ada yang membawa agenda jaminan sosial buruh terutama jaminan pensiun. Hal tersebut sangat disayangkan SPN karena jaminan sosial buruh merupakan hal yang penting.

"Ya saat ini tidak ada Capres yang menjelaskan tentang jaminan sosial terutama jaminan pensiun buruh. Mereka hanya masalah perbaikan BPJS saja," ujar Ketua Bidang Advokasi DPP Serikat Pekerja Nasional, Djoko Heriyono di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Djoko menjelaskan, komitmen presiden terpilih nanti terhadap jaminan sosial buruh merupakan hal yang penting bagi buruh. Dengan kondisi carut marutnya BPJS, maka jaminan sosial buruh menjadi terjamin sepenuhnya.

Atas tidak adanya agenda jaminan sosial yang dibawa oleh Capres, Djoko mengingatkan agar masyarakat terutama buruh memilih Capres yang mau mengubah perundangan-undangan jaminan sosial saat ini. Apabila tidak ada, Djoko mengatakan lebih baik jangan memilih keduanya.

"Jadi pilih yang mau mengatasi masalah ini, kalo gak ada ya gak usah dipilih," katanya.

Mengenai BPJS, Djoko juga menilai penyelenggaraannya saat ini masih carut marut dan malah membebani buruh.

"BPJS itu wajib, tapi bayar iuran, kalo gak bayar gak bayar maka gak dapat pelayanan. Kalo bayarnya telat langsung didenda. Sudah didenda masih wajib membayar iuran. Tapi, pelayanannya gak dapat. Ini yang tidak adil," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com