DPR Tuntut Penjelasan Perpanjangan Kontrak Freeport

Kompas.com - 10/06/2014, 08:51 WIB
PT Freeport Indonesia KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOPT Freeport Indonesia
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia hingga 2041 oleh Pemerintah Indonesia mulai membuat kuping anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) panas. Sebab, kesepakatan perpanjangan kontrak bisa melanggar aturan.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pemerintah tak bisa begitu saja memberikan perpanjangan kontrak Freeport. Ada beberapa syarat perpanjangan kontrak yang harus dipenuhi. Pertama, pemerintah harus memastikan rencana bisnis Freeport sudah memenuhi berkepentingan nasional atau tidak.

Kedua, penerapan kenaikan royalti dan luas wilayah tak bisa diberikan sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan. Ketiga, Freeport harus sudah melakukan transfer sumber daya manusia dan teknologi tambang bawah tanah.

"Tak hanya soal ekonomi atau kewajiban divestasi, Freeport harus punya rencana transfer teknologi dan metode menambang ke pekerja lokal," ujar Bambang yang juga Sekretaris Fraksi PDI-P itu.

Transfer teknologi harus masuk dalam memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dan Freeport.

Makanya, Komisi VII akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik atas MoU perpanjangan kontrak karya Freeport itu. "Apakah itu merugikan Indonesia atau tidak. MoU jaminan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041 itu kebijakan strategis, tak bisa sembarangan," kata Bambang, Senin (9/6/2014).

Bobby Adhityo Rizaldi, anggota DPR dari Fraksi Golkar, menambahkan, perpanjangan kontrak tak bisa dilakukan pada masa sisa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai Peraturan Pemerintah No 24/ 2012, perpanjangan bisa diajukan paling cepat dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak pada 2021. Ini artinya, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan di 2019 dan dilakukan oleh pemerintah baru.

Mengaku belum melihat MoU perpanjangan kontrak, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Saifudin Donodjoyo, berjanji bila partainya berkuasa di pemerintahan kelak, kontrak-kontrak karya termasuk kontrak karya dengan PT Freeport akan ditinjau ulang, termasuk soal perpanjangan kontrak dalam pengelolaan tambang oleh Freeport.

Nur Yasin, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menentang rencana pemerintah memberi perpanjangan kontrak Freeport. "Tak ada alasan bagi pemerintah memperpanjang kontrak Freeport," ujarnya. Indonesia harus mampu mengelola tambang tembaga, emas, dan perak di Grasberg sendiri pada 2021 nanti. (Asep Munazat Zatnika, Agustinus Beo Da Costa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Travel Bubble' Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

Whats New
Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Work Smart
Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.