Kompas.com - 13/06/2014, 09:42 WIB
Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis (22/5/2014), menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Dalam gambar, mereka sudah mengenakan KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoPasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis (22/5/2014), menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Dalam gambar, mereka sudah mengenakan "kimono" rumah sakit.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan segera berakhir pada 2021. Namun belakangan, beredar informasi pemerintah akan meneken nota kesepahaman perpanjangan kontrak hingga 2041.

Jika kubu Prabowo Subianto -Hatta Rajasa mengambil sikap, biar pemerintahan baru yang memutuskan Freeport, namun tidak akan menasionalisasinya (baca: Timses Prabowo-Hatta: Kita Tidak Akan Melakukan Nasionalisasi), bagaimanakah dengan sikap politik Joko Widodo-Jusuf Kalla?

"Itu mengacu pada Pasal 33 bahwa bumi, air dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Darmawan Prasodjo, tim energi Jokowi-JK saat ditanya mengenai sikap pasangan No urut 2 itu, di Jokowi-JK Center, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

"Dan untuk itu kita harus kembali ke Pasal 33 itu bagaimana agar sumber daya alam itu bisa dikelola secara baik, tetapi juga rakyat menjadi titik tumpu implementasi  pengolahan mineral itu," ujarnya lagi.

Namun, ketika ditanyakan bahwa kontrak Freeport tak layak diperpanjang hingga 2041, politisi PDI-Perjuangan itu enggan memberikan keterangan lebih jauh.

Sebelumnya, diberitakan pemerintah Indonesia benar-benar memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia dari seharusnya berakhir di 2021 menjadi lebih panjang lagi yakni di tahun 2041. (baca: Kontrak Freeport Diperpanjang sampai 2041, Ini Pertimbangan Pemerintah)

Namun, Menko Perekonomian Chairul Tanjung membantah pemerintah sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, (baca: Chairul Tanjung Bantah Pemerintah Perpanjang Kontrak Freeport )Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.