CT: Pemerintah Saat Ini Tak Berwenang Perpanjang Kontrak Freeport

Kompas.com - 13/06/2014, 10:24 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, pemerintahan saat ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang berakhir pada tahun 2021 mendatang.

"Pemerintah saat ini tidak berwenang memperpanjang kontrak Freeport yang berakhir tahun 2021. Saya katakan pemerintah sekarang tidak punya hak perpanjangan kontrak," kata CT di kantornya, Kamis (12/6/2014).

CT mengungkapkan, anggapan yang selama ini merebak adalah pemerintah telah meneken perpanjangan kontrak Freeport. Akan tetapi, CT membantah hal tersebut. Kebijakan itu dapat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada 2019.

"Kalau MoU (Memorandum of Understanding) tidak ada masalah, tapi tidak perpanjangan kontrak. Keputusan terkait perpanjangan kontrak bukan wewenang pemerintah sekarang," jelas CT.

Lebih lanjut, CT menolak banyak komentar soal royalti yang harus dibayarkan oleh Freeport.

CT mengaku dirinya bukan bagian dari tim negosiasi, yang dijelaskannya diketuai oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan tim-tim teknis lainnya.

Pemerintah, kata dia, saat ini tengah bernegosiasi dengan perusahaan pertambangan untuk komitmen membangun smelter atau industri pengolahan dan pemurnian, memberikan uang jaminan pembangunan smelter, dan menambah royalti. Sehingga, ekspor mineral olahan dapat terealisasi berdasarkan aturan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Siapapun yang berusaha di republik ini, selama tidak melanggar aturan pemerintah, maka dipersilakan. Dan jangan men-judge Freeport melanggar atau tidak (royalti), serahkan kepada ahlinya," kata CT.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.