Ekonom: Konsep Ekonomi Prabowo dan Jokowi Hanya untuk Senangkan Rakyat

Kompas.com - 17/06/2014, 12:08 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK bersalaman saat acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye. TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK bersalaman saat acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dalam debat kandidat calon presiden (capres) tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial beberapa hari lalu, kedua pasangan capres mendengungkan konsep ekonomi kerakyatan dan kemandirian. Meski demikian, program-program ekonomi yang mereka tawarkan dinilai hanya "pemanis" untuk menarik perhatian publik (baca: Ekonom: Jokowi di Luar Dugaan, Prabowo "Menggelikan").

"Mereka itu berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi, dan ekonomi berdikari bukan karena mereka tahu apa yang mereka kemukakan atau karena mereka memiliki suatu konsep. Menurut saya tidak. Mereka bicara ekonomi kerakyatan, pasar tradisional hanya dalam rangka retorika," kata pengamat ekonomi Dawam Rahardjo dalam peluncuran buku Ekonomi Politik Indonesia Antar Bangsa, Selasa (17/6/2014).

Menurut Dawam, konsep-konsep ekonomi versi para capres tidak bersifat substansial dan hanya retorika. Selain itu, konsep dan program ekonomi mereka dinilainya juga didasarkan paham populisme.

"Paham populisme itu tujuannya membuat rakyat senang, punya harapan. Mereka cara berpikirnya pragmatis, apa yang bisa dikerjakan. Bicara hal-hal praktis dan developmentalisme, yaitu menjadikan konsep pembangunan sebagai legitimasi bagi kekuasaan politik," ucap Dawam.

Lebih lanjut, Dawam mengungkapkan, terkait konsep Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang ditawarkan capres Joko Widodo, kedua kartu tersebut hanya untuk merebut simpati masyarakat semata. Kembali, kata dia, hal itu merupakan retorika.

"Hanya retorika untuk menarik perhatian. Saya berpendapat Indonesia butuh pemimpin yang mampu membuat perubahan secara substansial. Indonesia butuh pemimpin tegas dalam memberi arah pembangunan," ujarnya.

Terkait kemandirian ekonomi, Dawam menegaskan, siapa pun kandidat terpilih harus mampu mengubah strategi pembangunan kepada kemandirian. "Kemandirian berarti pembebasan dari ketergantungan modal, teknologi, dan perdagangan. Siapa yang secara tegas mau mengemukakan pandangan seperti itu," ungkap dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.