Konsep tersebut sebenarnya merupakan analogi untuk menyebut jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.
Menurut anggota tim ahli ekonomi Jokowi-JK, Wijayanto Samirin, secara umum pendanaan berbagai infrastruktur yang akan dibangun bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktanya, saat ini alokasi APBN untuk infrastruktur masih cenderung rendah.
"Logistik menjadi prioritas kalau ekonomi mau tumbuh. Selama 5 tahun terakhir, alokasi infrastruktur dalam APBN hanya 10 persen. Ini perlu ditingkatkan, tingkatkan ukuran APBN. Revenue (penerimaan) harus dinaikkan," kata Wijayanto pada konferensi pers di Media Center Jokowi-JK, Selasa (17/6/2014).
Peningkatan dana APBN, lanjut dia, akan diperoleh melalui peningkatan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio to GDP), yang saat ini masih 12,3 persen, menjadi 16 persen. Mekanisme penarikan pajak akan diperbaiki untuk menghindari kebocoran. Selain itu, tax base pun akan diperluas.
Tak hanya itu, kerja sama pemerintah dan swasta melalui skema public private partnership (PPP) pun akan digenjot. Peran pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal pun akan didorong.
"Pemerintah juga akan mengembangkan bank infrastruktur dengan bunga sangat menarik. Bank ini untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, swasta, dan BUMN yang memerlukan pendanaan untuk membangun infrastruktur," papar Wijayanto.
Pembangunan program tol laut akan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia (KTI).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.