Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pertamina Jadi Kambing Hitam Terkait Mafia Migas

Kompas.com - 20/06/2014, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai, Pertamina selalu jadi kambing hitam dalam isu mafia migas.

"Malangnya yang jadi 'sasaran' tembak dari dugaan itu selalu pihak BUMN Pertamina," ujar Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Sofyano menjelaskan, sampai saat ini kebutuhan BBM yang bergantung dari negara luar dan yang dibeli dari NOC (national oil company) selalu berasal dari negara Singapura.

Pasalnya di negara tempat Petral berada, anak usaha Pertamina, banyak kilang yang bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM siap pakai untuk keperluan dalam negeri.

"Seakan-akan pasokan BBM bagi negeri ini diatur dan dikuasai oleh negara tertentu dan pihak tertentu, yang sering dinyatakan oleh publik maupun media massa sebagai mafia," ujar Sofyano.

Masyarakat Indonesia pantas iri dengan Singapura yang tak memiliki sumur, tetapi memiliki banyak kilang besar. Bahkan Indonesia harus membeli minyak dari kilang Singapura dan terus bergantung pada pasokan BBM dari negeri jiran itu. "Ini memang menyedihkan," ungkap Sofyano.

Pembelian atau pengadaan BBM telah melalui proses, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan audit BPK mengatakan aman. Secara hukum hal tersebut mampu membantah dugaan publik terkait adanya pihak tertentu di balik pengadaan BBM tersebut selama ini.

Namun, kata Sofyano, hal tersebut tidak otomatis menghapus dugaan masyarakat ada sesuatu di balik itu. Termasuk peran negara dan pihak tertentu di belakangnya.

Publik tidak pernah mau tahu bagaimana Pertamina melaksanakan segala rencana kegiatan dan kebijakan korporasinya dan mendapat persetujuan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal Pertamina.

"Jika BUMN Pertamina dianggap salah oleh publik, tentunya ini adalah kesalahan pemilik BUMN, yakni pemerintah. Anehnya pihak pemerintah nyaris selalu lepas tangan terhadap hal tersebut," papar Sofyano.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Whats New
Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Whats New
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Whats New
Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Whats New
Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Whats New
Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Whats New
Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Whats New
Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Whats New
LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Jadi 'Menkeu' Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Jadi "Menkeu" Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Spend Smart
Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Whats New
Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Whats New
Bank Mandiri Genjot Transaksi 'Cross Border' Lewat Aplikasi Livin’

Bank Mandiri Genjot Transaksi "Cross Border" Lewat Aplikasi Livin’

Whats New
Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com