Dia mengatakan, distribusi pembelanjaan nasional Indonesia terlalu besar untuk subsidi, dan sangat sedikit untuk kesehatan dan infrastruktur. "Apabila kita bisa menarik uang dari subsidi BBM ke arah kesehatan dan infratruktur, kita bisa melakukan sesuatu yang besar," katanya dalam seminar laporan Bank Dunia, di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Ndiome menyatakan, infrastruktur yang tidak memadai bisa menghambat pertumbuhan. Jumlah investasi di bidang infastruktur selama dekade terakhiur oleh pemerintah pusat, pemda, BUMN dan sektor swasta kurang dari 4 persen PDB. Jumlah ini, lanjut Ndiome, hanya sekitar setengah dari yang dibutuhkan.
Laporan Bank Dunia memperkirakan Indonesia telah kehilangan setidaknya 1 persen pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir, karena investasi yang rendah ini.
Ndiome menuturkan, pengurangan belanja subsidi BBM, yang berjumlah 2,6 persen dari produk domestik bruto dan bermanfaat bagi pemilik kendaraan, akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, dan perawatan kesehatan yang saat ini hanya 0,9 persen dari PDB.
Reformasi belanja publik ini harus dilakukan karena menurut Bank Dunia, subsidi BBM tidak tepat sasaran. "50,9 persen subsidi BBM ditangkap 20 persen orang terkaya, orang kaya. Hanya kurang dari 6 persen yang didapat masyarakat termiskin," ujar Ndiome.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.