Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Harga Daging Sapi Tak Lebih dari Rp 100.000 Per Kg

Kompas.com - 25/06/2014, 08:57 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi optimistis harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri tidak akan menembus Rp 100.000 per kilogram. Sebab, pasokan daging sapi yang saat ini tersedia telah cukup.

"Rasanya tidak mungkin. Sulit menembus Rp 100.000 per kilogram karena pasokannya banyak," kata Lutfi di kantornya, Selasa (24/6/2014).

Lutfi mengungkapkan, saat ini harga daging sapi karkas mengalami penurunan mulai dari semula Rp 39.000 per kg menjadi Rp 34.000 per kg. Adapun harga ideal daging sapi di wilayah DKI Jakarta disebutnya mencapai Rp 88.000 per kg.

"Rumusan penghitungannya, harga daging sapi karkas dikali dua dan ditambah Rp 20 ribu. Mestinya Rp 88 ribu per kg," ujar Lutfi.

Harga daging sapi beku untuk wilayah DKI Jakarta mencapai kisaran Rp 75.000 hingga Rp 80.000 per kg. Sementara itu, harga daging sapi potong segar bercokol di Rp 88.000 per kg.

"Harganya tak bisa naik. Tendensinya turun. Kalau ditanya bisa naik, rasanya sulit karena stok banyak," ungkap mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menengarai, harga daging sapi mendekati Rp 100.000 per kg disebabkan ulah pengusaha penggemukan sapi (feedlotter) yang menahan pasokan.

“Semua feedloter menahan karena ingin memperolah harga yang baik. Mereka tidak akan melepas karena momentumnya Lebaran dan puasa ini,” ujar Rusman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com