Kompas.com - 26/06/2014, 13:07 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior INDEF, Didin Damanhuri menilai kedua pasangan calon Presiden (capres) sama-sama, masih menempatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai orientasi pembangunan ekonomi. Padahal, banyak negara yang terjebak PDB Oriented, memiliki ketimpangan ekonomi sangat tinggi.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan. "Dunia termasuk Indonesia terjebak oleh PDB oriented, dijebak untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Kedua capres begitu," katanya dalam seminar Kajian Tengah Tahun INDEF 2014 bertajuk "Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?" di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

"Kalau pertumbuhan ekonomi jadi orientasi maka umumnya akan gagal. Bukan gagal mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi kesejahteraan rakyatnya dan ketimpangan. Indonesia sejak 10 tahun telah mengalami ketimpangan," lanjut Didin.

Sebagaimana diketahui, capres No.1 Prabowo Subianto menargetkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas 10 persen, sementara capres No.2 Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen per tahun.

Didin mencontohkan negara maju yang terjebak PDB oriented dan mengalami ketimpangan tinggi adalah Amerika Serikat. "Amerika Serikat PDB oriented. Memang superpower, tapi kemiskinan 18 persen, homeless 12 persen, ada 2 juta gelandangan akibat krisis, dibanding negara maju lainnya AS paling timpang," ujarnya.

Di sisi lain, negara yang menempatkan PDB hanya sebagai salah satu indikator ekonomi, kondisi perekomiannya cenderung stabil. Dia mencontohkan negara tersebut adalah Swedia.

"Misalnya Swedia yang buruhnya paling sejahtera di dunia bersama Jepang. Ini mereka menempatkan PDB sebagai indikator semata," kata Didin. Begitu pula dengan Eropa Utara dan Barat yang menyediakan sistem jaminan sosial yang baik bagi masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas dasar pengalaman negara-negara tersebut, Didin menyebutkan, pemerintah mendatang perlu melakukan pembaruan ekonomi. "Indonesia terjebak PDB oriented maka perlu diperbarui. Diperlukan revitalisasi terhadap UUD 1945. Harusnya ekonomi kita full pada employment. Orientasi ini seperti dilakukan oleh Jepang. Kita juga sudah punya BPJS tinggal pelaksanaan," tukasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.