YLKI: PLN Harus Terbuka soal Kenaikan Tarif Listrik

Kompas.com - 30/06/2014, 18:35 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT PLN (Persero) untuk terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan kenaikan tarif tegangan listrik.

Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, membenarkan biasanya konsumen mengeluhkan pelayanan PLN tak juga meningkat meski tarif listrik terus merangkak naik.

"Ya pemerintah dan PLN harus menjelaskan kepada masyarakat, kenaikan tarif listrik itu, berapa untuk operasional berapa, untuk investasi berapa. Katakanlah 30:30, atau mungkin tidak ada investasi," katanya kepada Kompas.com, Senin (30/6/2014).

Tulus mengatakan, jika alasannya untuk menambah rasio elektrifikasi, dia menilai selama ini PLN melakukannya dengan berutang. "Kenaikan tarif listrik itu cuma habis untuk operasional," sambungnya.

Saat ini utang PLN mencapai Rp 250 triliun, dan setiap bulan ada utang yang jatuh tempo sebesar Rp 50 triliun.

"Kenaikan tarif itu untuk membayar selisih kurs. Itulah kenapa saat ini hampir seluruh BUMN koar-koar minta kenaikan tarif," imbuh Tulus.

Namun demikian, dia tidak menyalahkan PLN atas kenaikan tarif. Hal itu disebabkan, subsidi untuk tarif listrik memang besar. "Mungkin masyarakat perlu diberikan input. Konsumen masih membeli dibawah harga pokok, itu yang terjadi," ujar Tulus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

Whats New
Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Whats New
Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Whats New
CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

Whats New
Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Whats New
Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

Whats New
IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

Whats New
Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Whats New
Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Whats New
Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Whats New
Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Whats New
Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Whats New
Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Whats New
Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.