SBY Diminta Naikkan Harga BBM untuk Ringankan Beban Presiden Baru

Kompas.com - 02/07/2014, 20:38 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum habis masa jabatannya.

Menurut Faisal, kebijakan itu akan meringankan beban presiden selanjutnya. Selama dua periode berkuasa, Presiden SBY setidaknya telah tiga kali menurunkan harga BBM. Dua kali dilakukan di medio 2008, dan satu kali menjelang Pemilu Presiden 2009.

"Memang akhirnya Pak SBY terpilih lagi gara-gara menurunkan harga BBM, tapi sebenarnya subsidi BBM itu dampaknya ke mana-mana, mengacaukan semuanya," kata Faisal, Rabu (2/7/2014).

Faisal menuturkan, menurunkan harga BBM dengan cara meningkatkan angka subsidinya merupakan cara keliru yang dilakukan pemerintahan SBY. Kebijakan itu ia anggap tak mendidik dan pada akhirnya hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, bukan kalangan bawah.

Jika harga BBM tak segera dinaikkan oleh SBY, Faisal yakin hal itu akan membuat beban presiden selanjutnya bertambah berat. Karena di tengah terus melambungnya harga minyak dunia, kas negara harus terus digelontorkan untuk memberi subsidi BBM agar harganya terus di bawah standar.

"Maka cara yang paling baik, sebelum Pak SBY selesai, naikkan harga BBM sekali supaya presiden selanjutnya tak terlalu terbebani. Masak nanti langsung naikin harga BBM 70 persen? Siapapun presidennya bisa jatuh itu," ujarnya.

Ia melanjutkan, menaikkan harga BBM akan meringankan beban pemberian subsidi. Alokasi anggarannya dapat dialihkan untuk program lain yang sifatnya social protect yang angkanya ia nilai masih sangat rendah, seperti misalnya subsidi kesehatan dan pendidikan.

"Menurunkan harga BBM itu kebijakan jahat, membuat sesuatu yang mahal jadi murah. Akhirnya tak ada lagi empati buat generasi yang akan datang, diproduksi terus, digunakan terus, tak ada keadilan antargenerasi," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.