Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Naikkan Harga BBM untuk Ringankan Beban Presiden Baru

Kompas.com - 02/07/2014, 20:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum habis masa jabatannya.

Menurut Faisal, kebijakan itu akan meringankan beban presiden selanjutnya. Selama dua periode berkuasa, Presiden SBY setidaknya telah tiga kali menurunkan harga BBM. Dua kali dilakukan di medio 2008, dan satu kali menjelang Pemilu Presiden 2009.

"Memang akhirnya Pak SBY terpilih lagi gara-gara menurunkan harga BBM, tapi sebenarnya subsidi BBM itu dampaknya ke mana-mana, mengacaukan semuanya," kata Faisal, Rabu (2/7/2014).

Faisal menuturkan, menurunkan harga BBM dengan cara meningkatkan angka subsidinya merupakan cara keliru yang dilakukan pemerintahan SBY. Kebijakan itu ia anggap tak mendidik dan pada akhirnya hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, bukan kalangan bawah.

Jika harga BBM tak segera dinaikkan oleh SBY, Faisal yakin hal itu akan membuat beban presiden selanjutnya bertambah berat. Karena di tengah terus melambungnya harga minyak dunia, kas negara harus terus digelontorkan untuk memberi subsidi BBM agar harganya terus di bawah standar.

"Maka cara yang paling baik, sebelum Pak SBY selesai, naikkan harga BBM sekali supaya presiden selanjutnya tak terlalu terbebani. Masak nanti langsung naikin harga BBM 70 persen? Siapapun presidennya bisa jatuh itu," ujarnya.

Ia melanjutkan, menaikkan harga BBM akan meringankan beban pemberian subsidi. Alokasi anggarannya dapat dialihkan untuk program lain yang sifatnya social protect yang angkanya ia nilai masih sangat rendah, seperti misalnya subsidi kesehatan dan pendidikan.

"Menurunkan harga BBM itu kebijakan jahat, membuat sesuatu yang mahal jadi murah. Akhirnya tak ada lagi empati buat generasi yang akan datang, diproduksi terus, digunakan terus, tak ada keadilan antargenerasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com