Kemenkeu Canangkan Hari Kualitas Pelayanan Publik

Dia menjelaskan, berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara.

"Berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009, PMK diterbitkan untuk menyeragamkan pelayanan publik," katanya dalam sambutan Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenkeu, di Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Di sisi lain, dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, Agus menuturkan, Kemenkeu telah menerapkan program quick win. Dengan ini, maka pengguna pelayanan Kemenkeu bisa dilayani lebih singkat, transparan, dan akuntabel.

"Perizinan lebih tepat waktu, tepat biaya dan persyaratan administrasi," jelasnya.

Dia bilang, Kemenkeu juga melakukan penilaian pelayanan publik di kantor percontohan. Tujuan penilaian pelayanan percontohan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang diukur melalui efektivitas dan efisiensi.

"Pemenang kantor percontohan ini menjadi wakil Kemenkeu di tingkat nasional, dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang diselenggarakakn oleh Kemenpan RB," ujarnya.

Agus menambahkan, pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Kemenkeu ini sejalan dengan harapan Ombudsman, bahwa Kementerin/Lembaga bisa mendekarasikan pelayanan publik. Diharapkan Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenkeu ini bisa menjadi momentum agar pelayanan lebih singkat, transparan, dan akuntabel.