Ombudsman: Tekan "Dwelling Time" Bea Cukai Harus Kooperatif

Kompas.com - 18/07/2014, 18:57 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Waktu sandar kapal dan bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan pemerintah.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana yakin, jika ada kemauan dari pemerintah, maka dwelling time bisa ditekan menjadi 4 hari. Sayangnya, masih ada kendala lapangan, dan koordinasi antar instansi yang kurang baik.

“Saya yakin akan tercapai, kalau empat kementerian benar-benar intens mengoordinasikan hal itu,” katanya ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Sebelumnya, Menko Bidang Perkonomian Chairul Tanjung dalam kunjungan ke Tanjung Priuk mengatakan, pemerintah menargetkan dwelling time pada akhir tahun 2014 ini menjadi 4 hari saja. Saat ini waktu sandar kapal dan bongkar muat masih kisaran sepekan hingga sembilan hari.

Namun, menurut Danang, hal tersebut agaknya masih memiliki tantangan. “Ada beberapa dirjen yang kami identifikasi tidak kooperatif dalam upaya pencapaian masalah dwelling time. Sering sekali tidak hadir dalam undangan Ombudsman, undangan Kemenko Ekonomi. Tidak kooperatif, and you know what,” ujarnya.

Dia bilang, salah satu kendala lapangan yang masih memperlambat dwelling time di Tanjung Priok adalah pihak yang melakukan pemeriksaan, contohnya antara Balai Karantina ataukah Bea Cukai terlebih dahulu.

“Kami tadi sampaikan pada Pak Menteri (Chatib Basri) harapan dari kekecewaan kita Dirjen Bea Cukai kurang kooperatif dengan kementerian lain dan dengan Ombudsman dalam upaya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, dalam rangka mempercepat proses dwelling time,” imbuhnya.

Sebagai informasi, DJBC sedianya sudah menyepakati 5 poin untuk membenahi pelabuhan, meliputi optimalisasi layanan 24x7, efisiensi perizinan komoditi pangan impor, efisiensi perizinan komoditi non-pangan impor, sinkronisasi manajemen risiko, dan standardisasi perhitungan dwelling time.

“Tentu Menkeu tidak bisa tinggal diam karena ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga berperan besar dalam upaya percepatan dwelling time,” harap Danang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.