"BUMN pertambangan ada kesan tidak diperlukan. BUMN pertambangan harus membayar royalti lebih tinggi dibanding perusaahaan asing. Akhirnya BUMN tidak bisa menjadi leader bagi usaha pertambangan," kata Suryo dalam sambutan Diskusi Kadin bertema "Sinergitas BUMN/D-Kadin Membangun Industri dan Penunjang di Daerah untuk Pemerataan Ekonomi" di JCC, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Dia mengatakan, di luar BUMN pertambangan, keseluruhan sektor BUMN juga dinilai belum bisa membangun manusia Indonesia. Padahal, dari catatan Kadin, pembangunan ekonomi pemerintah yang dijalankan dengan konsep MP3EI sangat tidak menyentuh pembangunan sosial dan pembangunan manusia.
Dia menjelaskan, salah satu indikator tidak terbangunnya pembangunan manusia Indonesia adalah tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih rendah. "Sepersepuluh dibanding Singapura dan seperempat dibanding Malaysia," ujarnya.
Untuk itu, Kadin mengusulkan agar ke depan ada sinergitas antara BUMN/BUMD dengan pelaku usaha swasta. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan manusia sehingga tercipta pemerataan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.