Pelindo II Senang, Pemerintah Atasi Masalah "Dwelling Time"

"Saya senang sekali, sekarang ini orang sadar, kenapa pelabuhan macet itu bukan karena pelabuhannya, tapi birokrasi pemerintah. Kemarin, kemarin 5 menteri sibuk rapat," katanya dalam diskusi Kadin bertajuk, Sinergitas BUMN/D-Kadin Membangun Industri dan Penunjang di Daerah untuk Pemerataan Ekonomi, di JCC, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Dia mengatakan, kalau birokrasi ini diperbaiki, maka penghematan biaya logistik bisa mencapai Rp 180 triliun, atau 2-2,5 persen dari GDP. "perbaiki posedurnya saja," katanya.

Angka tersebut merupakan hasil dari studi yang dilakukan IPC bersama dengan World Bank tentang Logictic Cost Reduction. Biaya inventory atau penyimpanan, kata Lino menyumbang porsi terbanyak terhadap mahalnya logistik pelabuhan. Lino menjelaskan, kepastian inilah yang bisa menekan dwelling time.

Sayangnya, birokrasi masih lamban. Ini yang menyebabkan pelaku usaha mengeluh biaya penyimpanan yang tinggi. "Pelaku usaha butuh kepastian, kalau kapal itu masuk, di dalam pelabuhan berapa jam. 6 hari juga enggak apa-apa. Tapi standarnya 4-8 hari. Bukan seperti saat ini ada yang 2 hari ada yang 2 tahun. Yang bagus yang standar deviasinya sempit," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah menteri bidang perekonomian menggekar rapat untuk memecahkan persoalan dwelling time, Senin (21/7/2014). Mereka akan melakukan simulasi minilab.