Kompas.com - 22/07/2014, 22:18 WIB
Ilustrasi transmisi listrik KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi transmisi listrik
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi investasi sektor kelistrikan masih jauh dari target. Sehingga, bila pemerintah maupun PT PLN tak mampu membiaya proyek-proyek kelistrikan, maka krisis listrik dapat terjadi.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Freddy Saragih mengatakan dibutuhkan dana setidaknya Rp 560 triliun guna mendukung sektor ketenagalistrikan. Dana tersebut dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dengan menggunakan basis perhitungan tahun 2012.

"Kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata Freddy dalam Journalist Class bertema "Subsidi Listrik dengan Pendekatan Performance-Based Regulatory," Selasa (22/7/2014).

Akan tetapi, ujar Freddy, realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Pada tahun 2012, investasi PLN guna mengembangkan kelistrikan mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman serta Rp 15,15 triliun subsidi. Namun, jumlah tersebut susut pada 2013.

Total realisasi anggaran kelistrikan PLN sebesar Rp 34,6 triliun yang terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebesar Rp 17,92 triliun. Menurut Freddy, untuk realisasi tahun 2014 tak akan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Freddy menjelaskan, jika hal ini terus terjadi, kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat tak terhindar. Ia memberi contoh krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Oleh karenanya, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) mulai tahun 2015.

Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. "Sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Tujuannya supaya PLN dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi," ungkap Freddy.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.