Kompas.com - 24/07/2014, 13:45 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan (kiri) bersama calon presiden Joko Widodo (tengah) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) duduk bersebelahan di kediaman Megawati, Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan (kiri) bersama calon presiden Joko Widodo (tengah) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) duduk bersebelahan di kediaman Megawati, Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2014).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengatakan, setelah ditetapkan jadi pemenang Pilpres, Jokowi tidak akan sempat santai-santai. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena Jokowi harus ikut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Jokowi tidak akan sempat santai-santai menikmati kemenangan. Persoalannya begini, terutama terkait RAPBN. Ini kan kewajiban SBY untuk menyusun, tapi yang melaksanakan Jokowi. Nah jangan sampai pak Jokowi ga ikut nyusun RAPBN tapi melaksanakannya nanti," ujar Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Dahlan menjelaskan, pembahasan RAPBN tersebut sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi program kerja saat dia menjabat nanti. Jika hal tersebut tidak dilakuan, maka Dahlan mengatakan, Jokowi akan tersandera RAPBN yang dibentuk nantinya.

"Dampaknya, pak Jokowi terbelenggu RAPBN karena bukan dia yang menyusun. Sehingga janji-janji dia dalam kampaye program-program dia itu tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Jangan sampai terjadi seperti itu," katanya.

Oleh karena itu, kata Dahlan, agar tidak terjadi hal seperti itu, Jokowi harus meminta kepada SBY agar diizinkan untuk ikut membahas RAPBN yang disesuaikan dengan program yang dijanjikan dalam kampanye.

"Yang saya tahu, pak SBY memberi kelonggaran presiden terpilih untuk ikut bagaimana RAPBN ini sesuai dengan program-program presiden baru. Intinya RAPBN nya harus mencerminkan apa yang diprogamkan pak Jokowi. Aneh jika pak Jokowi sudah menjanjikan program ini tapi anggarannya ga ada," kata Dahlan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.