JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji terus menghindari pertanyaan awak media terkait memanasnya hubungan bisnis PT Pertamina, di mana salah satunya karena utang yang menggunung.
Ditemui saat halal bihalal di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berulang kali Nur hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan ketika kembali ditanya mengenai seberapa banyak sebenarnya utang PLN ke Pertamina, Nur menjawab singkat.
"Kalau pertanyaan tertentu saya enggak dengar," katanya di Jakarta, Rabu (7/8/2014).
Nur kembali menghindar ketika ditanya soal substitusi energi primer selain solar, yakni pure palm oil (PPO). Sebagaimana diketahui, PLN telah meneken perjanjian jual beli PPO dengan tiga perusahaan kelapa sawit. "Enggak dengar," jawabnya, ketika ditanya penggunaan PPO lebih besar sebagai pengganti solar.
Siang ini, Nur bilang, Kementerian ESDM mengagendakan pertemuan antara direksi Pertamina, direksi PLN, serta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Agenda tersebut juga akan dihadiri oleh Wamen ESDM Susilo Siswoutomo. Namun, ketika ditanya mengenai poin apa yang akan disampaikan PLN, Nur kembali berkelit. "Saya tidak tahu. Nanti saya tergantung situasi," katanya.
"Nanti kalau sudah ada keputusan, kalian tanya lagi. Kuping saya bolong lagi," katanya.
Persoalan harga bahan bakar membuat PLN-Pertamina memanas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112-117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS).
Namun PLN ingin harganya 105 persen dari MoPS. Ditambah dengan utang PLN yang menggunung, Pertamina enggan memberikan keringanan.
baca juga: Pertamina-PLN Berselisih soal Solar, Listrik Seluruh Indonesia Terancam Padam
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
