Menggugah Kesadaran Masyarakat Akan BBM Bersubsidi

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah sejak 1 Agustus 2014 lalu, harusnya dimaknai bahwa sebenarnya ada yang salah dalam pola penggunaan energi kita saat ini. Kebocoran penggunaan BBM bersubsidi sampai saat ini masih terjadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pun mengakui hal tersebut.

“Ya saya harus akui memang penyalahgunaan BBM bersubsidi masih ada, tetapi sulit untuk mengetahui jumlahnya,” ujar Jero Wacik saat ditanya wartawan terkait masih adanya sejumlah penyalahgunaan BBm bersubsidi di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (5/8/2014).

Namun, nampaknya kita harus membuka mata, hati dan telinga lebar-lebar. Bagaimana tidak, faktanya hampir 70 persen BBM bersubsidi ternyata dipakai bukan oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi masuk kedalam tanki-tanki bensin kendaraan masyarakat yang taraf hidupnya menengah keatas.

Ada hal menarik yang Jero Wacik katakan saat menggelar jumpa pers bersama Pertamina dn BPH Migas pada tanggal 5 Agustus 2014, dia mengatakan, seharusnya masyarakat yang taraf ekonominya menengah keatas, minimal mereka yang sudah memiliki mobil pribadi, memiliki kesadaran yang penuh untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.

Namun, kata Jero, kesadaran untuk tidak menenggak BBM bersubsidi tersebut nampaknya belum ada. Pada tahun 2014 ini, pemerintah menyetujui kuota BBM bersubsidi 46 juta kilo liter dengan jumlah subsidi yang membengkak mencapai Rp 360 triliun. Realisasi sampai pertengahan tahun ini, kata Jero sudah mencapai 22,9 juta kilo liter.

Angka tersebut akan terus melonjak karena pada semester kedua penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat seiring dengan adanya momen seperti lebaran, libur sekolah dan liburan akhir tahun nanti.

Oleh karena itu, kata Jero, jika BBM bersubsidi tidak dibatasi maka BBM bersubsidi akan habis pada akhir November mendatang. Jika ini terjadi, dampaknya terhadap ekonomi akan sangat signifikan karena harga produksi dan logistik barang akan meningkat.

Lantas kata politisi Demokrat tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi dibeberapa titik yang memiliki kerawanan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi baik solar maupun Premium.

Salah satu titik penerapan kebijakan tersebut adalah Jakarta Pusat. Jero mengatakan, ada 26 SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi boleh menjual solar bersubsidi. Meskipun mendapatkan banyak kritikan, pemerintah memiliki alasan tersendiri mengapa SPBU di Jakpus dilarang menjual BBM bersubsidi. Menurut dia, mayoritas solar di SPBU di Jakarta ditenggak oleh mobil-mobil mewah.

Selain itu, tempat yang juga mengalami pembatasan BBM bersubsidi adalah SPBU di jalan tol. Masyarakat yang memiliki mobil pribadi juga mengkonsumsi premium bersubsidi di jalan tol. Padahal, jika masyarakat yang memiliki mobil pribadi memiliki kesadaran bahwa BBM bersubsidi bukanlah hak mereka, seharusnya yang dibeli bukanlah premium tetapi pertamax.

Pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa anggaran untuuk BBM bersubsidi terus membengkak dari tahun ke tahun. Hal inipun berdampak kepada APBN, bahkan banyak pihak menilai jika anggaran subsidi BBM tersebut tidak dikurangi maka APBN akan jebol dan dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional.

“Undang-undang memberikan amanah bahwa subsidi harus diberikan kepada golongan yang tidak mampu. Dalam perjalanan sejarah kita, saat ini subsidi energi sudah sangat besar Rp 360 triliun. Semua sepakat kalau anggaran sebesar itu bisa untuk membangun infrastruktur,” katanya.

Oleh karena itu, Jero kembali mengingatkan masyarakat bahwa penggunaan BBM bersubsidi hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu bukan yang mampu. sehingga menurut dia, menggugah kesadaran masyarakat akan penggunaan BBM adalah hal yang mutlak dilakukan.