Asa dari Trans-Sulawesi

Rencana pembangunan Trans-Sulawesi dibahas sejak 2001. Saat itu dibuat Rencana Induk (Masterplan) Jalur Kereta Api Sulawesi yang membagi pembangunan menjadi tiga prioritas.

Prioritas tinggi adalah jalur Manado-Bitung dan Makassar-Parepare. Prioritas sedang adalah jalur Gorontalo-Bitung, Palu-Poso, Makassar-Takalar-Bulukumba, dan Kendari-Kolaka. Adapun prioritas rendah adalah Parepare-Mamuju, Bulukumba-Bajoe, dan Parepare-Bajoe.

Untuk mewujudkan rencana induk itu dibuatlah kajian kelayakan lintas prioritas pada 2002, 2004, dan 2005. Pada 2011, dibuat juga kajian Rencana Induk KA Perkotaan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar).

Setelah itu, pada 2012 dibuat kajian jalur Makassar-Parepare yang langsung diikuti kajian detail engineering design. Pada 2013, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan studi review Masterplan Jalur KA Sulawesi. Pada 2014 dilaksanakan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan.

Untuk pembangunan jalur Makassar-Parepare telah disiapkan dana Rp 9,65 triliun guna pembebasan lahan bagian pembangunan jalur ganda, prasarana kereta, fasilitas penunjang, serta pengadaan sarana, seperti lokomotif, kereta, dan gerbong.

Untuk tahap awal, pembangunan sepanjang 30 kilometer itu, pemerintah telah menyiapkan dana Rp 261 miliar melalui APBN. Jalur ini nantinya akan memiliki sekitar 23 stasiun dan terhubung dengan dua pelabuhan laut, yakni Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Garongkong di Barru.

Pembangunan jalur rel kereta api ini memang harus dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi terus terjadi di kawasan itu. Diperkirakan pada 2030, pangsa pasar penumpang kereta di sana akan mencapai 11-13 persen dan pangsa barang 15-17 persen dari total pangsa pasar transportasi nasional.

Diharapkan, peran kereta api akan terus berkembang sehingga kereta api bisa menjadi tulang punggung angkutan massal perkotaan dan tulang punggung angkutan barang di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Sulawesi dan pulau-pulau lain di negeri ini harus memetik pelajaran dari kondisi di Pulau Jawa yang mengandalkan angkutan manusia dan barang melalui jalan raya. Mengandalkan angkutan jalan raya hanya menambah beban negara terhadap subsidi bahan bakar minyak dan polusi udara dari gas buang kendaraan semakin besar.

Pembangunan kawasan juga bisa diatur dan dikontrol karena jalur kereta api hanya mendorong pertumbuhan di sekitar stasiun, sedangkan jalan raya akan mendorong pertumbuhan di sepanjang jalur jalan. Sering kali pertumbuhan ini sangat cepat dan sulit dikontrol sehingga membuat tata ruang berantakan seperti yang terjadi di Jawa.

Semoga pembebasan lahan yang berikutnya bisa berjalan lancar dan cepat sehingga tidak mengganggu proses konstruksi dan lintasan kereta api Trans-Sulawesi bisa segera terwujud. (M Clara Wresti)