JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggaran belanja negara tahun 2015 direncanakan mencapai Rp 2.020 triliun. Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan stimulus fiskalnya yang justru minim. Hal ini disebabkan anggaran tersandera belanja mengikat dan tidak produktif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2015 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Jumat (15/8/2014). Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan pidato pengantar.

Selain memaparkan sejumlah keberhasilan, Presiden juga menyinggung sejumlah persoalan terkait dengan anggaran negara. Persoalan itu antara lain maraknya kapling-kapling anggaran dan terlalu besarnya belanja wajib. Alhasil, ruang fiskal untuk menjalankan program-program produktif menjadi minim.

Upaya memperbaiki anggaran, menurut Presiden, acap kali tidak populer. Ujung-ujungnya adalah terjadi tarik ulur kepentingan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya adalah usaha menekan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

”Ke depan diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya,” kata Presiden.

Dalam RAPBN 2015, total penerimaan negara ditargetkan Rp 1.762,3 triliun atau meningkat Rp 126,6 triliun dibandingkan dengan target APBN Perubahan 2014. Sementara total anggaran belanja mencapai Rp 2.020 triliun atau meningkat Rp 143 triliun dibandingkan dengan pagu APBN Perubahan 2014.

Belanja anggaran yang menembus di atas Rp 2.000 triliun adalah yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Idealnya, anggaran sebesar itu mempunyai daya stimulus tinggi untuk perekonomian nasional.

Namun, faktanya sebaliknya, karena meningkatnya volume anggaran tidak untuk program produktif, tetapi lebih sebagai konsekuensi melambungnya belanja mengikat, antara lain subsidi BBM yang bertambah Rp 44,6 triliun, pembayaran bunga utang yang bertambah Rp 18,5 triliun, dan transfer daerah yang bertambah Rp 43,5 triliun.

Bertahap

Joko Widodo sebagai presiden terpilih sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, RAPBN 2015 dari sisi volume anggaran tergolong besar. Namun, jika alokasinya tidak tepat sasaran dan tidak efektif, hal itu menjadi mubazir.

Oleh sebab itu, Jokowi berjanji akan memotong subsidi energi secara bertahap. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik PLN yang mesti diganti dari BBM ke gas atau batubara. ”Itu sudah menghemat sekitar Rp 70 triliun,” kata Jokowi yang hadir dalam rapat paripurna selaku Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menyatakan, RAPBN 2015 yang disusun dengan perhitungan konservatif sekalipun sudah menembus di atas Rp 2.000 triliun. Namun, daya stimulusnya minim.