Tim Jokowi-JK: Nota Keuangan SBY Hanya Tonjolkan Keberhasilan Pemerintah

Kompas.com - 16/08/2014, 21:07 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menilai  nota keuangan dan RAPBN 2015 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu banyak diwarnai oleh bumbu-bumbu keberhasilan. Praktis, hal tersebut akan terasa hambar ketika dibenturkan pada realitas beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru ke depan.

"Memang postur anggaran menampakkan belanja negara yang sepertinya melonjak drastis mencapai Rp 2.019.9 tiliun. Pendapatan negara pun seperti meroket menjadi Rp 1.762.3 triliun. Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?" kata Hasto, melaui siaran pers, Sabtu (16/8/2014).

Menurut Hasto, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan fundamen yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan. Karena itulah, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan yang akan datang.

"Namun nampaknya, postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran "jebakan" politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Bahkan dalam politik belanja pun nampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat," ujar Wakil Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan itu.

Hasto menambahkan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang.  Masalah itu tidak hanya terdiri dari aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12,3 persen.

Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp 364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi struktural industri migas juga menjadi persoalan yang sangat serius. "Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp 48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp 257 triliun," ungkapnya.

Seharusnya. lanjut dia,  APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit  yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Whats New
Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Whats New
Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Whats New
Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Work Smart
Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Whats New
Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Whats New
Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

Whats New
BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

Whats New
Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Whats New
Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Rilis
Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Whats New
100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

Whats New
Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.