Kabareskrim Janji akan Proses Polisi yang "Kongkalikong" dengan Wajib Pajak

Kompas.com - 19/08/2014, 01:11 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia Suhardi Alius memastikan, pengawasan internal tetap akan diberlakukan kepada aparat kepolisian dan aparat pajak, menyusul koordinasi Kepolisian RI dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengamankan penerimaan negara dari wajib pajak (WP).

Suhardi menjelaskan, mekanisme pengawasan internal Polri dilakukan oleh Propam. Nantinya, Propam tersebut yang akan mengevaluasi apakah kerja aparat kepolisian melanggar etika atau tidak. Di sisi lain, aparat DPJ pun akan diawasi.

"Kalau kongkalikong dengan wajib pajak akan kita proses," kata Suhardi, di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu, Fuad Rahmany menambahkan, sebenarnya antisipasi penyelewengan tidak hanya dilakukan oleh pengawasan internal. Pasalnya kata dia, aparat pajak tidak menerima transfer uang langsung dari WP.

"Enggak ada satu sen pun uang yang masuk ke kantor pajak. Nyetornya lewat bank kan? Kalau penyimpangan enggak ada lah," kata Fuad.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, memperkuat kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan melakukan koordinasi pengamanan penerimaan pajak 2014 dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sebagaimana diketahui target penerimaan pajak 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun. Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi, antara lain melalui penegakan hukum bagi penghindar pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Spend Smart
Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Whats New
Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Work Smart
Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV,  XXI, dan Cinepolis

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV, XXI, dan Cinepolis

Spend Smart
Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.