Kompas.com - 20/08/2014, 07:38 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disusun oleh jajaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikhawatirkan mempersulit pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Postur rancangan anggaran ini sudah membagi-bagikan 94,5 persen alokasi dananya.

"Hal ini bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi," ujar Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Ardiningsih, di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Dia menyarankan perlu segera ada lobi antara pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang fiskal yang lebih longgar untuk pemerintahan baru mendatang.

Menurut Sri, RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden SBY di Sidang Pariurna DPR dan DPD, Jumat (15/8/2014), memperlihatkan postur pengelolaan keuangan negara yang tak sehat. Indikasinya, sebut dia, pengeluaran yang lebih banyak teralokasi untuk kegiatan rutin dengan dampak multiplier yang rendah.

Sri menyoroti pula, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN 2015 juga lebih rendah dibandingkan alokasi serupa dalam APBN 2014. Setali tiga uang, sebut dia, anggaran untuk investasi pun minim.

"Masih ditambah beban subsudi meningkat dan pengeluaran populis besar," lanjut Sri. "Sayangnya, (pembengkakan belanja ini) tidak didukung oleh pendapatan yang mencukupi, sehingga defisitnya sudah dipatok tinggi 2,32 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto, red) atau hampir menyentuh batas atas defisit yang diizinkan."

Selain itu, kata Sri, RAPBN 2015 yang disebut hanya sebagai baseline tersebut, hanya meninggalkan sedikit ruang bagi pemerintah baru untuk "mengutak-atiknya". Apalagi, imbuh dia, rezim SBY pun masih memasukkan alokasi biaya untuk kelanjutan kebijakan pembangunan pada eranya, selain anggaran untuk operasional dan pelayanan publik dalam kolom belanja RAPBN 2015.

Dengan postur ini, ujar Sri, semua dana dalam RAPBN 2015 sudah teralokasi penggunaannya, yang itu merujuk pada kebijakan pemerintah sekarang. "Ini artinya pemerintah baru akan tidak mudah mendapatkan anggaran untuk mengimplementasikan visi-misinya dengan cepat," kata dia.

Sri merinci, pendapatan untuk RAPBN 2015 sudah teralokasi 14,3 persen untuk gaji pegawai negeri, 7,6 persen untuk membayar bunga utang, 31,69 persen dana transfer daerah, 18 persen subsidi energi, dan 22,9 persen anggaran pendidikan.  "Itu total sudah 94,49 persen dari pengeluaran," sebut dia.

Dari paparan ini, Sri mengusulkan perubahan politik anggaran untuk revisi RAPBN 2015. "Tanpa perubahan politik anggaran, pemerintah baru tidak akan bisa melaksanakan visi-misinya," tegas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Earn Smart
KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

Whats New
Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Whats New
BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Whats New
Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Whats New
Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Whats New
Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Whats New
ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

Whats New
Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Whats New
Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Work Smart
Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia

Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia

Whats New
Semakin Tertekan, IHSG Masuk ke Level Psikologis 6.700

Semakin Tertekan, IHSG Masuk ke Level Psikologis 6.700

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.