Masalahnya, kata Dolfie, defisit APBN sudah dipakai semua, dan hanya menyisakan Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru. Selain itu, anggaran belanja Kementerian/Lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program.
Di sisi lain, subsidi bahan bakar minyak membengkak menjadi Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun pada 2015. Jika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM, praktis kata dia, tidak ada ruang fiskal tersisa untuk pemerintahan baru.
Pemerintahan baru pun dituntut untuk menaikkan harga BBM agar bisa bergerak leluasa. "Nah kita mau mempertanyakan ruang fiskal yang luas itu di mana? Kalau kita dipaksa menaikkan BBM, dijebak untuk menaikkan BBM, enggak fair donk," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014).
Sebelum RAPBN 2015 disahkan manjadi UU APBN 2015, Dolfie menegaskan fraksi PDI-P akan menagih ruang fiskal yang dijanjikan pemerintahan SBY. Kedua, lanjut dia, fraksi PDI-P akan melihat kemungkinan-kemungkinan lain, untuk memlebarkan ruang fiskal.
"Termasuk subsidi BBM harus dikurangi atau tidak," kata Dolfie.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.