Kompas.com - 23/08/2014, 10:14 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjelaskan selama ini perusahaan BUMN selalu jadi kambing hitam oleh Kementerian teknis yang terkait.

"BUMN selalu dijadikan bemper oleh pemerintah menghadapi persoalan yang seharusnya tugas pemerintah, risikonya BUMN yang menanggung," ujar Said di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Said memberi contoh untuk Kementerian Pertanian sering menyalahkan kekurangan penyediaan pupuk kepada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Padahal Said menjelaskan, kuota produksi pupuk ditentukan oleh Kementerian Pertanian.

"Lihatlah kalau kurang pupuk menteri pertanian, padahal yang salah memasukkan kuota Menteri Pertanian sendiri," ungkap Said.

Said menambahkan hal tersebut juga dilakukan Kementerian ESDM yang suka menyalahkan kuota BBM bersubsidi dan listrik. Menurut Said, peranan pemerintah adalah bertanggung jawab atas semua risiko yang dibebankan BUMN.

"Minimal risiko hukumnya diambil pemerintah," jelas Said. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.