"BUMN selalu dijadikan bemper oleh pemerintah menghadapi persoalan yang seharusnya tugas pemerintah, risikonya BUMN yang menanggung," ujar Said di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Said memberi contoh untuk Kementerian Pertanian sering menyalahkan kekurangan penyediaan pupuk kepada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Padahal Said menjelaskan, kuota produksi pupuk ditentukan oleh Kementerian Pertanian.
"Lihatlah kalau kurang pupuk menteri pertanian, padahal yang salah memasukkan kuota Menteri Pertanian sendiri," ungkap Said.
Said menambahkan hal tersebut juga dilakukan Kementerian ESDM yang suka menyalahkan kuota BBM bersubsidi dan listrik. Menurut Said, peranan pemerintah adalah bertanggung jawab atas semua risiko yang dibebankan BUMN.
"Minimal risiko hukumnya diambil pemerintah," jelas Said. (Adiatmaputra Fajar Pratama)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.