Kompas.com - 26/08/2014, 11:23 WIB
Tanri Abeng Sakina Rakhma DiahSetiawan/ KOMPAS.comTanri Abeng
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN era orde baru Tanri AbOeng mengatakan, setidaknya ada tiga kondisi yang harus ada untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara bisa go international.

Kondisi pertama, kata Abeng, harus ada depolitisasi dan debirokratisasi. Dia menjelaskan, tiga fondasi membangun BUMN go global yakni memiliki skala perusahaan yang besar, dipimpin oleh CEO kaliber internasional, serta korporatisasi.

"Dua fondasi yang dicanangkan itu sudah jalan good corporate governance, dan global leadership. Yang belum jalan, korporatisasi. Kenapa? Karena BUMN ini terlalu banyak dipolitisasi," kata Abeng dalam Seminar Mendorong BUMN Go International, di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Abeng menuturkan, seharusnya BUMN dilepaskan dari kepentingan politik dan birokrasi. Agar BUMN bisa menghasilkan value creation, maka dia harus dikeluarkan dari birokrasi.

Abeng menuturkan, harus ada proses korporatisasi untuk membentuk semacam national holding company. Kondisi kedua, lanjut Abeng, adalah perlu ada fasilitasi dan proteksi BUMN. Abeng mengatakan, saat ini aset BUMN tidak jelas apakah masuk dalam aset negara atau aset negara yang dipisahkan.

"Kalau masih aset negara, berarti kerugiannya menjadi kerugian negara," imbuh Abeng.

Dia mencontohkan, BUMN Malaysia paling makmur yakni Petronas bisa meraup profit 20 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh profit BUMN Indonesia yang hanya 13,5 miliar dollar AS. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abeng mengatakan, dalam tahun-tahun awal, kerugian Petronas tidak dianggap merugikan negara. Hal ini berbeda dari BUMN di Indonesia yang diharamkan merugi. "Masa kita setahun rugi, masuk penjara," kata Abeng.

Kondisi ketiga, sambung Abeng, adalah mengeluarkan BUMN dari Undang-undang Keuangan Negara. Negara, kata Abeng, harus sadar bahwa BUMN merupakan  "binatang ekonomi" yang harus berbisnis dan tunduk pada UU Perseroan, dan bukannya pada UU Keuangan Negara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.