Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu Salahkan Cara Distribusi Pertamina

Kompas.com - 29/08/2014, 17:21 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, antrian panjang akibat kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu, seharusnya tidak perlu terjadi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengungkapkan, di beberapa titik SPBU, antrian kendaraan bermotor justru tidak terjadi. Panjangnya antrian tersebut menunjukkan bahwa Pertamina tidak bisa mengatur alokasi BBM bersubsidi ke sejumlah Depo dan SPBU dengan baik, sesuai kebutuhan konsumen setempat.

Normalisasi distribusi Pertamina, kata Bambang, bukanlah langkah mundur untuk menjaga kuota aman. Pertamina tetap harus menjaga kuota 46 juta kiloliter agar tidak jebol, sembari memperbaiki managemen alokasi agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah titik SPBU.

“Pokoknya itu (normalisasi), supaya pertamina lebih hati-hati dalam mengantisipasi. Supaya tidak terlalu ketat di sekarang, dan hanya untuk semua SPBU. Padahal kalau manajemen distribusinya lebih bagus, buktinya banyak SPBU yang enggak apa-apa. Berarti ada yang salah dalam konteks alokasi BBM bersubsidinya,” kata Bambang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Di sisi lain, anggota Dewan Komisaris (Dekom) PT Pertamina (Persero) itu pun menyatakan, seharusnya pemangku kepentingan harus menciptakan kesan yang tidak membuat masyarakat menjadi panik.

“Dalam artian mereka kemarin berebut membeli BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya. Beli sesuai kebutuhan lah,” ujar Bambang.

Dia menuturkan, pemerintah akan sulit untuk memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi, meskipun ada ruang untuk itu, yakni dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). “Perppu kan harus izin DPR juga akhirnya, dan itu akan menimbulkan keriuhan yang tidak perlu,” tandas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com