Kompas.com - 29/08/2014, 17:21 WIB
Antrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, beberapa waktu lalu KOMPAS / FERGANATA INDRA RIATMOKOAntrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, beberapa waktu lalu
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, antrian panjang akibat kelangkaan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu, seharusnya tidak perlu terjadi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengungkapkan, di beberapa titik SPBU, antrian kendaraan bermotor justru tidak terjadi. Panjangnya antrian tersebut menunjukkan bahwa Pertamina tidak bisa mengatur alokasi BBM bersubsidi ke sejumlah Depo dan SPBU dengan baik, sesuai kebutuhan konsumen setempat.

Normalisasi distribusi Pertamina, kata Bambang, bukanlah langkah mundur untuk menjaga kuota aman. Pertamina tetap harus menjaga kuota 46 juta kiloliter agar tidak jebol, sembari memperbaiki managemen alokasi agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah titik SPBU.

“Pokoknya itu (normalisasi), supaya pertamina lebih hati-hati dalam mengantisipasi. Supaya tidak terlalu ketat di sekarang, dan hanya untuk semua SPBU. Padahal kalau manajemen distribusinya lebih bagus, buktinya banyak SPBU yang enggak apa-apa. Berarti ada yang salah dalam konteks alokasi BBM bersubsidinya,” kata Bambang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Di sisi lain, anggota Dewan Komisaris (Dekom) PT Pertamina (Persero) itu pun menyatakan, seharusnya pemangku kepentingan harus menciptakan kesan yang tidak membuat masyarakat menjadi panik.

“Dalam artian mereka kemarin berebut membeli BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya. Beli sesuai kebutuhan lah,” ujar Bambang.

Dia menuturkan, pemerintah akan sulit untuk memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi, meskipun ada ruang untuk itu, yakni dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). “Perppu kan harus izin DPR juga akhirnya, dan itu akan menimbulkan keriuhan yang tidak perlu,” tandas Bambang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.