Kompas.com - 31/08/2014, 11:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru nampaknya tidak cukup waktu untuk berleha-leha, karena tantangan utamanya di bidang ekonomi ke depan tidak semakin mudah. Dengan struktur kabinet yang ada saat ini, sudah barang tentu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mampu mengoptimalkan kinerja seluruh pejabat Kementerian/Lembaga.

Di penghujung 2015 mendatang, Indonesia dipastikan menghadapi persaingan bebas di regional Asia Tenggara, paska diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di tingkat global, Indonesia sebagai emerging market harus terus memantabkan posisi, agar tak tergelincir dalam jebakan kelas menengah.

Defisit neraca transaksi berjalan yang masih mengancam, utang luar negeri yang terlampau tinggi, serta kinerja ekspor yang belum menunjukkan pemulihan, tentu membutuhkan kerjasama dari semua Kementerian/Lembaga. Lantas, dengan kondisi seperti itu masih perlukah adanya jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?

Menurut Kepala Pusat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, sebaiknya jabatan Menko Bidang Perekonomian, ditiadakan. "Menurut saya, yang benar-benar berfungsi sebagai Menko adalah Wapres (Wakil Presiden)," kata Tony kepada Kompas.com, Sabtu (30/8/2014) petang.

Tony menilai, keberadaan Menko malah bisa menambah panjang mata rantai pengambilan keputusan. Hal-hal yang semestesinya bisa langsung dieksekusi oleh kementerian teknis, terpaksa harus berkoordinasi terlebih dahulu pada Menko Bidang Perekonomian.

"Kabinet Jokowi seyogianya diisi oleh menteri-menteri yang memiliki strong leadership dan berani mengambil keputusan," kata Tony.

Sementara itu, kalangan birokrat justru menilai jabatan Menko Bidang Perekonomian harus tetap ada. "Untuk perekonomian sebaiknya tetap ada, karena banyaknya masalah yang perlu koordinasi penyelesaian lintas kementrian," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro kepada Kompas.com, Sabtu petang.

Namun, Bambang lebih lanjut menuturkan, ada prasyarat jika jabatan Menko Bidang Perekonomian tetap ada. Dia bilang, sosok yang menjadi Menko ke depan adalah orang yang paham masalah ekonomi makro dan mikro.

"Pernah (menjadi) menteri, dan punya wibawa," tandas Bambang.

Sebelumnya, Study for Indonesia Indepth (SIGI) menilai Kementerian Koordinator tidak bekerja efektif, dan oleh karenanya Jusuf Kalla sebagai Wapres terpilih bisa mengambil alih tugas tersebut.

"Bisa saja Menko itu dihilangkan, sehingga Wapres berfungi lebih banyak," kata peneliti SIGI, Medrial Alamsyah, Sabtu.

Toh begitu, dia mengakui fungsi koordinasi oleh Kementerian Koordinator memang terlihat sederhana, namun cukup rumit untuk dilaksanakan.

Baca juga: CT: Setiap Pemerintahan Memiliki Beban Masing-masing

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.