"Harga BBM Bersubsidi Harus Naik Secara Langsung Rp 2.000 Per Liter"

Kompas.com - 01/09/2014, 17:00 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, menyarankan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 2.000 per liter. Kurang dari itu, kenaikan BBM hanya akan memicu pergolakan di masyarakat tanpa membuahkan hasil.

"Ini sedang didiskusikan. Ada banyak variasi, tetapi menurut saya, kalau sudah naik, ya jangan Rp 500 karena tidak ada pengaruhnya. Artinya, respons masyarakat (atas kenaikan) Rp 500, Rp 1.000, sampai Rp 2.000 barangkali mungkin sama. Maka dari itu, menurut saya, lebih baik Rp 2.000. Itu akan memberikan napas baru atau ruang fiskal yang baru untuk APBN ini agar bisa disalurkan ke yang lain," ujarnya, Senin (1/9/2014).

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal ini pun harus sesegera mungkin dilakukan. Bila perlu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersedia menyesuaikan harga BBM bersubsidi pada September ini.

"Ada dua kemungkinan. Kalau SBY yang melakukannya, didampingi Pak Jokowi, saya kira bulan September ini yang paling baik karena pemerintah berakhir 20 Oktober," ujarnya.

Menurut Tony, kehadiran presiden terpilih Joko Widodo mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut merupakan langkah untuk meredam resistensi dari masyarakat. Dia tidak menampik bahwa resistensi pasti ada. Hanya, Tony yakin bahwa masyarakat sudah dewasa, dan melihat tingginya harga BBM lebih baik ketimbang ketiadaan BBM.

Tony juga memberikan alternatif. Menurut dia, waktu yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah Maret 2015. Alasannya, saat itu inflasi sudah melewati masa puncak pada Januari. Masa-masa rawan musibah banjir pun sudah dilewati, meski curah hujan pada Februari masih tinggi.

"Akan tetapi, kalau boleh memilih, first base-nya September ini. Second base-nya Maret 2015. Saya kira sudah tidak ada pilihan karena kalau harga tidak dinaikkan, maka pasti demand terhadap minyak atau BBM bersubsidi itu pasti naik, akan melampaui kuota. Perhitungan Pertamina kan November untuk jenis solar sudah habis, nanti awal Desember itu yang bensin. Jadi, kalau tidak ada perubahan harga, itu akan terlampaui," imbuhnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.