"Harga BBM Bersubsidi Harus Naik Secara Langsung Rp 2.000 Per Liter"

"Ini sedang didiskusikan. Ada banyak variasi, tetapi menurut saya, kalau sudah naik, ya jangan Rp 500 karena tidak ada pengaruhnya. Artinya, respons masyarakat (atas kenaikan) Rp 500, Rp 1.000, sampai Rp 2.000 barangkali mungkin sama. Maka dari itu, menurut saya, lebih baik Rp 2.000. Itu akan memberikan napas baru atau ruang fiskal yang baru untuk APBN ini agar bisa disalurkan ke yang lain," ujarnya, Senin (1/9/2014).

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal ini pun harus sesegera mungkin dilakukan. Bila perlu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersedia menyesuaikan harga BBM bersubsidi pada September ini.

"Ada dua kemungkinan. Kalau SBY yang melakukannya, didampingi Pak Jokowi, saya kira bulan September ini yang paling baik karena pemerintah berakhir 20 Oktober," ujarnya.

Menurut Tony, kehadiran presiden terpilih Joko Widodo mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut merupakan langkah untuk meredam resistensi dari masyarakat. Dia tidak menampik bahwa resistensi pasti ada. Hanya, Tony yakin bahwa masyarakat sudah dewasa, dan melihat tingginya harga BBM lebih baik ketimbang ketiadaan BBM.

Tony juga memberikan alternatif. Menurut dia, waktu yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah Maret 2015. Alasannya, saat itu inflasi sudah melewati masa puncak pada Januari. Masa-masa rawan musibah banjir pun sudah dilewati, meski curah hujan pada Februari masih tinggi.

"Akan tetapi, kalau boleh memilih, first base-nya September ini. Second base-nya Maret 2015. Saya kira sudah tidak ada pilihan karena kalau harga tidak dinaikkan, maka pasti demand terhadap minyak atau BBM bersubsidi itu pasti naik, akan melampaui kuota. Perhitungan Pertamina kan November untuk jenis solar sudah habis, nanti awal Desember itu yang bensin. Jadi, kalau tidak ada perubahan harga, itu akan terlampaui," imbuhnya.