Menkeu: Jokowi Bisa Revisi APBNP untuk Tambah Kuota BBM

Kompas.com - 03/09/2014, 10:40 WIB
Menkeu Chatib Basri KOMPAS.com/ Estu SuryowatiMenkeu Chatib Basri
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla bisa merevisi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari yang sebelumnya ditetapkan 46 juta kiloliter.

Opsi tersebut dapat digunakan pemerintah baru, selain beberapa opsi lainnya, agar dapat mengantisipasi konsumsi berlebih dari kuota yang sudah ditetapkan di Undang-Undang APBN-P 2014, katanya di Gedung DPR Jakarta,  Selasa (2/9/2014).

"Opsi lainnya, dapat menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)," kata dia.

Selain dua opsi tersebut, Chatib menjelaskan, Jokowi juga bisa menggunakan Pasal 34 dalam Undang-Undang APBNP yang memungkinkan perubahan alokasi volume BBM bersubsidi jika kondisi darurat.

"Kan kondisi darurat, termasuk di dalamnya pengajuan perubahan volume," ujarnya.

Pada pembahasan APBN-P 2014 di pertengahan 2014, Chatib mengatakan, pemerintah sudah meminta DPR agar alokasi volume BBM bersubsidi bisa fleksibel guna mengantisipasi konsumsi berlebih seperti yang terjadi sekarang.

Namun, ia mengatakan, DPR menolak permintaan itu. Dengan demikian, alokasi BBM bersubsidi di APBNP 2014 dapat berubah hanya jika ada perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan nilai harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan karena volume konsumsinya yang berlebih, jika volumenya berlebih itu melanggar undang-undang," ujar dia.

Sebenarnya, kata Chatib, jika volume konsumi BBM tidak dibuat kaku maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengajukan perubahan kuota BBM bersubsidi ke DPR ketika kuota itu habis, seperti pada 2011.

"Namun, sekarang volumenya sudah dikunci, jadi pemerintah harus melakukan opsi yang dengan adanya legal standing itu," katanya.

Menurut dia, masih memungkinkan bagi Jokowi untuk mengajukan revisi APBN-P 2014 dan hanya perlu mengubah satu pasal saja mengenai volume BBM.

Chatib menambahkan, pemerintah sekarang harus memiliki data lengkap bahwa konsumsi BBM bersubsidi melebihi 46 juta kiloliter untuk mengajukan revisi APBN-P 2014.

"Kalau mau ke DPR, kan harus ada bukti 46 juta kiloliter itu sudah terlampaui," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikut Expo 2020 Dubai, Kemenperin:Pemerintah Dukung Sektor Manufaktur Terapkan Industri 4.0

Ikut Expo 2020 Dubai, Kemenperin:Pemerintah Dukung Sektor Manufaktur Terapkan Industri 4.0

Rilis
Harga PCR Diminta Turun Jadi Rp 300.000, Menkes: Tidak Ada Rencana Subsidi...

Harga PCR Diminta Turun Jadi Rp 300.000, Menkes: Tidak Ada Rencana Subsidi...

Whats New
Kemenhub Pastikan Bandara Ilaga Papua Sudah Beroperasi Normal Setelah Kecelakaan Pesawat

Kemenhub Pastikan Bandara Ilaga Papua Sudah Beroperasi Normal Setelah Kecelakaan Pesawat

Whats New
Pegawai BUMN, TNI, Polri Bisa Menjadi Peserta BP Tapera pada 2023

Pegawai BUMN, TNI, Polri Bisa Menjadi Peserta BP Tapera pada 2023

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,47 Persen pada 6.656

IHSG Ditutup Menguat 0,47 Persen pada 6.656

Whats New
Kisah Dua Pekerja Konstruksi, Ditipu Tak Dapat Upah hingga Berhasil Wujudkan Mimpi

Kisah Dua Pekerja Konstruksi, Ditipu Tak Dapat Upah hingga Berhasil Wujudkan Mimpi

Whats New
Terlibat Pinjol Ilegal, AFPI Tegur 6 Anggotanya

Terlibat Pinjol Ilegal, AFPI Tegur 6 Anggotanya

Whats New
Kabar Gembira, Pemerintah Tambah Penerima BSU Untuk 1,6 Juta Orang

Kabar Gembira, Pemerintah Tambah Penerima BSU Untuk 1,6 Juta Orang

Whats New
OJK Catat Hampir 2.600 Kantor Cabang Bank Telah Ditutup

OJK Catat Hampir 2.600 Kantor Cabang Bank Telah Ditutup

Whats New
Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Rilis
Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Whats New
Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.