Ekonom: APBN Kehendak Politik, Ruang Fiskal Sempit Bisa Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selalu memiliki ruang fiskal terbatas karena subsidi BBM selalu menjadi beban.

Ekonom dan dosen Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina megungkapkan, Indonesia bukan satu-satunya negara dengan ruang fiskal terbatas. Ruang fiskal yang dimiliki Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Obama pun jauh lebih sempit.

"Apa yang dilakukan pemerintahan SBY hanya mengatur atau melakukan majemen APBN. Tidak ada reformasi berarti dalam pengelolaan. Makanya hanya ada beban," ujar Poppy ketika menjadi pembicara dalam acara bincang-bincang bertajuk "Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru" di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Menurut Poppy, pemerintahan mendatang di bawah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko WIdodo dan Jusuf Kalla harus melakukan perbaikan struktur APBN. Hal ini bisa dilakukan lewat mekanisme APBN-P.

"APBN itu kehendak politik, bukan bussiness approach. Jadi, siapa pun yang menjadi presiden, apalagi Jokowi, maka dia bisa melakukan kehendak politik untuk kemudian mengubah arah dan haluan untuk menunjukkan struktur APBN yang berbeda, berbasis arah haluan yang berbeda," pungkas Poppy.