Pengamat: Jokowi Harus Berani Membubarkan SKK Migas

Kompas.com - 08/09/2014, 15:09 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat energi Kurtubi memandang eksistensi SKK Migas sebagai lembaga pengatur sektor migas tidak terlalu krusial.Menurut dia, eksistensi SKK Migas tidak ada bedanya dengan BPH Migas. Oleh karenanya, Kurtubi menilai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani melakukan tindakan, yakni membubarkan SKK Migas.

"Saya akan sarankan pemerintah baru untuk membubarkan SKK Migas, karena keberadaan sekarang tidak ada undang-undang yang mengikat. Sebelumnya juga kan BPH Migas dibubarkan," kata Kurtubi di sela-sela diskusi bertajuk "Menata Kembali Tata Kelola Kebijakan Migas" di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Lebih lanjut, Kurtubi mengungkapkan, setelah dibubarkan, fungsi SKK Migas bisa dikembalikan kepada PT Pertamina. Ia memandang, tata kelola sektor migas dapat kembali dilakukan Pertamina. Ini lantaran Pertamina sudah sejak tahun 1957 hingga 2001 menjadi pengelola migas Indonesia.

Pada saat sektor migas dikelola oleh Pertamina, lanjut Kurtubi, produksi migas di Indonesia terus mengalami peningkatan. Selain itu, Pertamina pun memberikan keuntungan bagi investor dalam hal izin eksplorasi.

"Investor butuh 3 bulan bisa mengebor, setiap minggu ditemukan penemuan baru, setelah. Dicabut, diubah total. Terbentuknya SKK migas mengalami penurunan produksi, dan juga peluangnya korupsinya besar," tambahnya.

Kurtubi menyebut, penjualan minyak seharusnya dilakukan oleh perusahaan negara dan bukan dilakukan oleh pihak ketiga seperti yang dilakukan saat ini oleh SKK Migas.

"Kalau sudah dikembalikan ke perusahaan negara, dia punya kekuasaan untuk mengelola migas ini oleh dasar hukum yang kuat, dan tidak ada yang menghambat. Begitu dapat kontrak investor nanti langsung mengebor," papar Kurtubi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.