Terlalu Banyak Lembaga yang Mengatur, Picu Munculnya Mafia Migas?

Kompas.com - 16/09/2014, 02:16 WIB
Resepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Wisma Mulia, Jakarta, Rabu (14/8/2013). KOMPAS / HERU SRI KUMOROResepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Wisma Mulia, Jakarta, Rabu (14/8/2013).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberantasan mafia migas menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Banyak pihak menaruh harapan hal itu bisa terealisasi. Namun, apa yang sebenarnya pemicu tindakan mafia di sektor migas?

“Sekarang banyak sekali regulasinya, termasuk juga lembaga yang mengatur sektor migas ini,” ungkap Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR RI, ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Atas dasar itu, birokrasi yang berbelit wajib dipangkas. “Katanya kan mau ada revolusi mental. Nah, khususnya untuk sektor migas harus dilakukan. Perlu dikurangi persyaratan-persyaratan dalam perizinan,” jelas Dito.

Sementara itu, terkait dengan wacana pembentukan Satgas Mafia Migas, dia tidak mendukung, namun juga tidak dalam posisi menolak. “Silakan kalau memang akan dibuat Satgas Migas, namun yang terpenting sekarang adalah mengurangi birokrasi dan memperketat pengawasan,” imbuh politisi Partai Golongan Karya itu.

Ditemui di lokasi sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko menilai wacana pembubaran SKK Migas merupakan sepenuhnya hak pemerintahan mendatang. “Karena ini adalah produk politik antara pemerintah dengan parlemen silahkan saja,” kata dia.

Widjonarko menuturkan pihaknya siap jika memang SKK Migas harus dibubarkan. Namun yang pasti harus ada kepastian mengenai tata kelola usaha di sektor migas.

“Karena yang penting adalah kepastian hukum, dan itu produknya sudah dibahas komprehensif ya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, apapun,” imbuh dia lagi.

Sementara itu, jika berubah menjadi perusahaan BUMN, Widjonarko menuturkan harus ada landasan hukumnya. Konsekuensinya, jika berubah menjadi BUMN, maka kerjasama dengan KKKS menjadi berbentuk business to business (B2B).

“Program KKKS tidak akan terganggu, yang penting ada kepastian hukum. Dijamin tidak akan ada gejolak, karena sebetulnya KKKS kan pasti ikut keputusan pemerintah,” tandas Widjonarko.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.