Jokowi Janjikan Pengalihan Subsidi BBM untuk Petani dan Nelayan

Kompas.com - 18/09/2014, 20:45 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik. TRIBUN / DANY PERMANAPresiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo memastikan, untuk memperlebar ruang fiskal maka perlu mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, Jokowi menolak jika itu disebut menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia lebih memilih jika hal tersebut disebut pengalihan subsidi.

"Ada Rp 433 triliun yang akan dipakai untuk subsidi. Bayangkan. Bukan menaikkan, meskipun nanti akhirnya harganya naik juga. Tapi istilahnya (pengalihan), biar orang enggak pada takut," kata Jokowi, di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Meski subsidi BBM dialihkan, dia menjanjikan pengalihan tersebut akan ditujukan pada petani dan nelayan, dan untuk membangun infrastruktur. "Dialihkan untu irigasi, benih, pupuk, itu untuk petani. Dialihkan untuk mesin, kapal untuk nelayan, solar untuk nelayan. Dialihkan untuk infrastruktur yang menunjang kegiatan kita berproduksi..," ungkap dia.

"Kalau kita bisa mengalihkan ke sana, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 3000 per liter, seperti yang dikatakan Pak Djisman akan memberikan ruang tambahan di atas Rp 150 triliun," tandas dia.

Sebelumnya, Djisman Simanjuntak, salah satu tim penyusun roadmap APINDO memberikan 11 pesan pada Jokowi-JK. Poin keempat adalah stabilisasi makro dan penciptaan ruang fiskal.

"Tugas pertama presiden dan wakil presiden adalah menciptakan ruang fiskal. Tim roadmap mengajukan memotong subsidi BBM, dengan menaikkan harga BBM Rp 3.000 per liter. Maka dua bulan terakhir, akan hemat Rp 17 triliun, dan Rp 150 triliun di 2015," terang Djisman.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.