Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Tergantung "Kotak Kas" yang Diserahkan SBY ke Jokowi

Kompas.com - 23/09/2014, 19:36 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla menunggu "kotak kas" yang diserahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelum mengambil keputusan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota tim transisi Jokowi-JK dari unsur Fraksi, Dolfie OFP menuturkan, ada dua isu yang menjadi perhatian tim transisi saat ini dalam memberikan rekomendasi ke presiden terpilih terkait subsidi BBM.

"Pertama, 2014 ini BBM perlu dinaikkan atau enggak itu tergantung dari ketika SBY menyerahkan kasnya pada Jokowi. Kotak kasnya itu ada uangnya apa enggak," kata Dolfie kepada wartawan di gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

"Kalau ternyata enggak ada uangnya, utang lagi, misalnya minus, itu (harga BBM bersubsidi naik November) menjadi salah satu opsi," lanjut anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu.

Saat ini, lanjut dia, tim transisi tidak tahu berapa defisit yang riil. Namun, kabar beredar yang dia dengar betul bahwa "kotak kas" yang diserahkan SBY pada Jokowi tanggal 20 Oktober 2014 nanti defisit.

"Defisitnya berapa, ini Menkeu dan semuanya sedang berupaya tidak defisit. Malu juga kan pemerintah SBY masa ngasih ke pemerintahannya Jokowi, sudah BBM-nya habis, subsidinya habis, duitnya juga habis. Kan malu," sindir Dolfie.

Sementara itu, isu yang kedua adalah BBM naik pada 2015. Dia menuturkan, hal ini tergantung pada situasi di 2014. Artinya, kalau sudah ada kenaikan harga BBM di November 2014, maka APBN P 2015 tinggal mengikuti.

"Enggak mungkin kan, sudah kita naikkan, diturunkan lagi. Nanti menimbulkan ketidakpastian ekonomi," tukas Dolfie.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buktikan Komitmen, BRI Insurance Lakukan Pembayaran Klaim di Kabupaten Sidrap

Buktikan Komitmen, BRI Insurance Lakukan Pembayaran Klaim di Kabupaten Sidrap

Rilis
Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Whats New
Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Whats New
DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

Whats New
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

BrandzView
Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Whats New
Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Whats New
Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Spend Smart
Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Whats New
Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Whats New
Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Whats New
Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Whats New
Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Whats New
5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

Whats New
Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com