Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Tergantung "Kotak Kas" yang Diserahkan SBY ke Jokowi

Kompas.com - 23/09/2014, 19:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla menunggu "kotak kas" yang diserahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelum mengambil keputusan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota tim transisi Jokowi-JK dari unsur Fraksi, Dolfie OFP menuturkan, ada dua isu yang menjadi perhatian tim transisi saat ini dalam memberikan rekomendasi ke presiden terpilih terkait subsidi BBM.

"Pertama, 2014 ini BBM perlu dinaikkan atau enggak itu tergantung dari ketika SBY menyerahkan kasnya pada Jokowi. Kotak kasnya itu ada uangnya apa enggak," kata Dolfie kepada wartawan di gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

"Kalau ternyata enggak ada uangnya, utang lagi, misalnya minus, itu (harga BBM bersubsidi naik November) menjadi salah satu opsi," lanjut anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu.

Saat ini, lanjut dia, tim transisi tidak tahu berapa defisit yang riil. Namun, kabar beredar yang dia dengar betul bahwa "kotak kas" yang diserahkan SBY pada Jokowi tanggal 20 Oktober 2014 nanti defisit.

"Defisitnya berapa, ini Menkeu dan semuanya sedang berupaya tidak defisit. Malu juga kan pemerintah SBY masa ngasih ke pemerintahannya Jokowi, sudah BBM-nya habis, subsidinya habis, duitnya juga habis. Kan malu," sindir Dolfie.

Sementara itu, isu yang kedua adalah BBM naik pada 2015. Dia menuturkan, hal ini tergantung pada situasi di 2014. Artinya, kalau sudah ada kenaikan harga BBM di November 2014, maka APBN P 2015 tinggal mengikuti.

"Enggak mungkin kan, sudah kita naikkan, diturunkan lagi. Nanti menimbulkan ketidakpastian ekonomi," tukas Dolfie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com