Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada Pembalikan "Hot Money"

Kompas.com - 25/09/2014, 10:32 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Alarm  itu menyalak kencang!  Adalah Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) Janet Yellen yang kembali membunyikannya.  

Kemarin (24/9/2014), Yellen kembali minta agar investor waspada. Sebab, The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga lebih cepat dari perkiraan, jika ekonomi AS terus meningkat, lebih baik daripada perkiraan. Bahkan, ada kemungkinan, kenaikan bunga tak dilakukan di kuartal pertama 2015, tapi di akhir 2014.

Ini jelas harus menjadi lampu kuning bagi pemerintah baru 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebab, ada ancaman terjadi pembalikan dana-dana asing (hot money) dari pasar keuangan Indonesia.  Apalagi, dana-dana asing menguasai pasar portofolio Indonesia, baik di pasar saham maupun surat utang negara atau SUN. 

Hingga 22 September, dana asing di pasar SUN semisal sudah mencapai Rp 443,72 triliun atau 37,02 persen dari total dana yang ada di SUN. Meski sepanjang Agustus sampai September, dana asing keluar, namun bila dihitung sejak awal tahun tahun, net buy asing masih tinggi yakni Rp 52,59 triliun.

Bila dana-dana panas ini serentak keluar (sudden reserval)  bisa membuat perekonomian kolaps. Apalagi, kondisi ini juga bersamaan dengan tren pelemahan rupiah serta harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang turun hingga beban utang luar negeri pemerintah yang kini mencapai 40 persen dari total uang pemerintah.  

"Kondisi ini harus mendapat perhatian khusus pemerintah baru," tandas  Menteri Keuangan Chatib Basri, Rabu (23/9/2014).

Apalagi, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK. Padahal, UU ini bisa jadi payung hukum untuk menghindari krisis. 

Chatib menyarankan agar pemerintah baru bersiaga menghadapi ancaman pembalikan hot money. Sejumlah bantalan harus disiapkan.

Pertama, pemerintah harus memperbaiki fundamental ekonomi dengan  memperbaiki defisit neraca dagang dan transaksi berjalan.  

Kedua, lewat bond stabilization framework, pemerintah bisa membeli kembali (buy back) SUN yang ditinggalkan asing dengan menggunakan dana anggaran,  meminta BUMN ikut membeli SUN hingga bisa memanfaatkan dana umat yakni Dana Haji dan Dana Jaminan Sosial untuk masuk ke SUN. 

Hitungan dia,  dana haji yang bisa masuk SUN bisa 15 miliar dollar AS. Adapun, dana jaminan sosial 30 miliar dollar AS hingga 2020. Dengan kurs rupiah saat ini, dana itu senilai lebih dari Rp 500 triliun. 

Namun, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti yakin hot money tak akan langsung keluar karena imbal hasil investasi di Indonesia masih tinggi. Apalagi, "Jika pemerintah baru mampu menjaga stabilitas makro, " kata Destri.  (Adi Wikanto, Asep Munazat Zatnika, Jane Aprilyani, Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com