Pengamat: Tak Bisa Ganti Rugi, Minarak Lapindo Bisa Digugat

Kompas.com - 25/09/2014, 14:01 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah menganggarkan Rp 781 miliar dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2015 untuk menalangi PT Minarak Lapindo Brantas membayar ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak dari lumpur Lapindo menuai kritikan.

Pengamat Ekonomi Politik Ichsanudin Noorsy menilai, jika memang PT Minarak Lapindo tidak mampu membayar ganti rugi, maka pemerintah harus menggugat perusahaan tersebut. "Gak mungkin (tidak bisa ganti rugi) kalau itu disebut sebagai Minarak tidak bisa ganti rugi, Minarak bisa digugat," ujar Ichsanudin saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Menurut dia, dana Rp 781 miliar tersebut harus kembali dicermati apakah memang murni untuk ganti rugi atau kah untuk hal lain. Pasalnya kata dia, beberapa waktu lalu ada tanggul lumpur yang jebol dan membutuhkan dana untuk memperbaikinya dan membantu warga yang terkena dampak dari jebolnya tanggul itu.

"Nah Rp 781 miliar itu mesti dilihat lagi prioritasnya apa, prioritas pencegahan, mengatasi atau prioritas lebih lanjut mengenai memindahkan kan beda-beda," kata dia.

Jika posisinya untuk menanggulangi dampak jebolnya tanggul, maka menurut dia pemerintah dan Minarak Lapindo harus bertemu dan melakukan sharing terkait masalah tersebut. Namun jika memang betul Minarak Lapindo tidak mampu ganti rugi, maka menurut Ichsanudin, pemerintah wajib memanggil Minarak Lapindo dan meminta pertanggung jawaban perusahaan tersebut guna membayar ganti rugi kepada masyarakat.

"Minta penanggung jawabannya PT Minarak, kenapa engga kalau memang itu tanggungjawab Minarak," tandas Ichsanudin.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menalangi PT Minarak Lapindo Brantas yang menyatakan tidak sanggup membayar ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak dari lumpur lapindo. Rencananya pemerintah akan menggelontorkan Rp 781 miliar.

"Yang belum terbayar itu Rp 781 miliar, itu yang harus dikeluarkan dari APBN," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurut Djoko, masuknya pemerintah untuk menalangi PT Minarak Lapindo Brantas merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Whats New
Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Whats New
Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Whats New
Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.