Fraksi Demokrat Usulkan Subsidi BBM dengan Pola "Fixed"

Kompas.com - 28/09/2014, 21:33 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pandangan mini fraksi atas Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, Fraksi Demokrat meminta agar pemerintah tidak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menentukan harga jual BBM bersubsidi.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi dengan mekanisme fixed subsidi. Pandangan Fraksi Demokrat ini sesuai dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang meminta pemerintah untuk mengubah penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Pemerintah diminta mengubah penyaluran BBM bersubsidi dari terbuka menjadi tertutup, untuk kemudian dilakukan pembataan serta pengedalian," tulis Fraksi Demokrat yang dibacakan dalam rapat kerja Panja RUU APBN 2015, Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Secara bersamaan, pemerintah diminta untuk melaksanakan penyediaan energi murah. Pandangan lain soal subsidi BBM datang dari Fraksi Partai Golkar, yang meminta perubahan belanja subsidi termasuk di dalamnya perubahan volume BBM bersubsidi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisi terkait.

Sementara itu, Fraksi PKS akan menyatakan sikap terkait kebijakan subsidi BBM dalam pendapat terakhir mini Fraksi PKS atas RUU APBN 2015.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, program pengelolaan subsidi disepakati sebesar Rp 414,680,6 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 344,7028 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 69,9777 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.